Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Studio Grand Metro TV. Foto: Medcom.id/Don Juven Martua Sitompul
Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Studio Grand Metro TV. Foto: Medcom.id/Don Juven Martua Sitompul

KPU-Bawaslu Jegal Eks Napi Koruptor di Pilkada 2020

Pemilu kpu
Juven Martua Sitompul • 24 September 2019 05:19
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengusulkan sejumlah revisi terkait aturan Pilkada serentak 2020. Salah satunya, larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut kontestasi kepala daerah.
 
“KPU akan mengusulkan beberapa penyesuaian nah yang banyak didiskusikan itu dua, tentang pencalonan mantan terpidana korupsi, yang kami usulkan dilarang,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam acara ‘Kick Off Pemilihan Serentak 2020’ di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Senin, 23 September 2019.
 
KPU juga akan memasukkan regulasi soal rekam data KTP-el bagi para pemilih. Masyarakat bisa mendapatkan hak suaranya jika sudah merekam data untuk KTP-el.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kedua e-rekam, jadi dua PKPU ini yang akan kami revisi,” ujarnya.
 
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan. Dia menyebut harus ada revisi dalam aturan Pilkada nanti, termasuk larangan pencalonan bagi koruptor.
 
“Pertama bahwa dalam perspektif kami ada beberapa hal yang harus direvisi, pertama pencalonan koruptor, ini harus diatur tegas Undang-Undang,” kata Abhan.
 
Abhan mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi beberapa Pasal Undang-Undang Pilkada. Bawaslu telah menemui DPR dan meminta segera merealisasikan revisi tersebut.
 
“Beberapa minggu yang lalau sudah diskusi dengan presiden, kami menyampaikan naskah akademik untuk revisi beberapa pasal, kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan DPR untuk segera mungkin merubah beberapa pasal di Undang-Undang Pilkada itu,” pungkasnya.
 

(ADN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif