Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir/MI/Ramdani
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir/MI/Ramdani

Haedar Nasir: Keputusan KPU Harus Diterima

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Daviq Umar Al Faruq • 18 Mei 2019 21:27
Malang: Penyelenggara dan peserta Pemilu diminta mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luberjurdil) dalam proses penghitungan sampai pada tahap pengumuman. Konstitusi dan hukum yang berlaku perlu senantiasa berdiri tegak.
 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebutkan pada 18 April lalu Muhammadiyah telah mengeluarkan sikap resmi yakni mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi. Ajakan itu juga berlaku di tengah polariasi kehidupan bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu 2019.
 
“Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga,” katanya saat mengisi Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu 18 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Haedar menegaskan jangan sampai Pemilu justru membuat persatuan bangsa menjadi retak. Sebab menurutnya persatuan merupakan sumber kekuatan Indonesia selama ini.
 
"Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini besar. Yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Maka, jangan dirusak,” tegasnya.
 
Haedar menjelaskan sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 terdapat satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD 45 asli. Yakni, 'Indonesia negara hukum'.
 
“Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, mohon dibaca kembali. Bahwa Indonesia, negara hukum. Artinya, menyelesaikan segala masalah lewat hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum sebaik-baiknya,” ujarnya.
 
Disamping itu, Haedar menyebutkan disaat menjunjung politik nilai, masyarakat akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain yakni politik Jahiliyah, atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai.
 
"Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadhan ini untuk membangun umat terbaik dan bangsa unggulan,” pungkasnya.
 


 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif