Capres Joko Widodo (dua kanan) berfoto dengan Bacawapres Ma'ruf Amin (kanan), Wapres Jusuf Kalla (dua kiri), Ketua TKN Erick Thohir (kiri). Foto: MI/Bary Fathahilah.
Capres Joko Widodo (dua kanan) berfoto dengan Bacawapres Ma'ruf Amin (kanan), Wapres Jusuf Kalla (dua kiri), Ketua TKN Erick Thohir (kiri). Foto: MI/Bary Fathahilah.

Bawaslu Minta TKN Jokowi-Ma'ruf Melengkapi Surat Kuasa

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf
Faisal Abdalla • 25 Oktober 2018 11:08
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 melengkapi surat kuasa untuk persidangan dugaan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) videotron. Sidang di Bawaslu DKI Jakarta sempat tertunda berkali-kali lantaran TKN tidak membawa surat kuasa dari pasangan calon. 

"Saya bisa mengerti ketidakpuasan dari tim kampanye 01, tapi melihat hukum acara yang ada, kan persidangan selalu bertanya surat kuasa karena itu selalu jadi dasar dalam bersidang," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.

Fritz mengatakan, dalam persidangan, seseorang tidak bisa mewakili orang lain tanpa adanya surat kuasa. Untuk itu, tim TKN yang hadir dalam persidangan mewakili pasangan calon wajib dilengkapi surat kuasa dari Jokowi-Ma'ruf. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Meski tim TKN terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Fritz, hal itu tidak serta merta membebaskan kewajiban melengkapi surat kuasa saat menghadiri sidang di Bawaslu. Dia menekankan TKN didaftarkan ke KPU dalam rangka untuk kampanye, bukan untuk persidangan.  "Misalnya ada satu surat kuasa dari Pak Jokowi untuk TKN, untuk kasus yang hari ini muncul dan selama masa kampanye, ini jadi memiliki subsitusi. TKN bisa bekerja untuk dan atas nama Pak Jokowi dalam persidangan," ungkap dia.

Baca: Santri Diimbau Tidak Golput

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menyerahkan surat keberatan ke Bawaslu. Surat itu terkait persidangan laporan dugaan pelanggaran kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.

"Kami ingin menyampaikan surat keberatan terhadap pemeriksaan adanya laporan yang disampaikan oleh saudara Syahroni terkait dugaan pelanggaran administrasi tentang videotron," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bawaslu, Rabu, 24 Oktober 2018.

Irfan mengatakan pihaknya merasa dirugikan dalam persidangan laporan yang digelar di Bawaslu DKI. "Proses persidangan sudah berjalan, kami ikuti, tapi kami lihat adanya sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan persidangan tersebut," kata Irfan.




(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi