Ilustrasi--Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai pelaksanaan debat kedua di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam--MI/ROMMY PUJIANTO
Ilustrasi--Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai pelaksanaan debat kedua di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam--MI/ROMMY PUJIANTO

Prabowo Dinilai Sulit Melakukan Reforma Agraria

Pemilu debat capres reforma agraria
Arga sumantri • 18 Februari 2019 11:54
Jakarta: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sulit melakukan reforma agraria. Sebab, Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan di daerah.
 
"Yang itu justru menyebabkan ketimpangan kepenguasaan agraria," kata Henry di Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.
 
Henry menilai Prabowo tidak memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan reforma agraria. Selain tidak punya konsep yang jelas tentang reforma agraria, lahan yang dikuasai Prabowo juga berbanding jauh dengan lahan yang dikuasai mayoritas masyarakat yang jumlahnya di bawah 0,5 hektare.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Henry menjelaskan reforma agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang. Reforma agraria memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.
 
Maksud keadilan agraria yakni suatu keadaan ketika tidak ada konsentrasi berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang.
 
"Reforma Agraria ini sendiri merupakan mandat dari Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960," jelasnya.
 
Di sisi lain, kata dia, capres nomor urut 01 Joko Widodo justru menunjukkan komitmennya soal reforma agraria. Selama ini, Jokowi dianggap telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait reforma agraria. Misalnya, mendistribusikan lahan ke petani kecil dan masyarakat adat. Kebijakan ini pun diyakini terus berlanjut pada masa pemerintahannya yang akan datang.
 
Baca: Perbedaan Strategi Jokowi dan Prabowo Soal Reforma Agraria
 
Selain redistribusi lahan, kata dia, pemerintahan Jokowi juga tidak pernah menerbitkan izin penggunaan lahan baru bagi perusahaan besar. "Hal ini berbeda jauh dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang 'murah hati' terhadap perusahaan-perusahaan tersebut," bebernya.
 
Henry pun menegaskan, Serikat Petani Indonesia (SPI) semakin bulat mendukung Jokowi agar reforma agraria dapat dilanjutkan. SPI juga berharap Jokowi bisa menyelesaikan konflik agraria yang masih berlangsung melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018.
 
"Sehingga petani dapat meningkat kesejahteraannya dan kedaulatan pangan pun terwujud," ujarnya.
 
Henry juga memberikan catatan khusus terhadap kalimat pamungkas Jokowi dalam debat kedua. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo itu memberikan kalimat penutup yang menegaskan komitmen memperbaiki bangsa.
 
"Kalimat penutup tersebut menunjukkan pribadi Jokowi yang sebenarnya yang menomorsatukan kepentingan rakyat dan hanya takut kepada Allah SWT, hebat," tutupnya.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif