Banner debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta. (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)
Banner debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta. (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)

'Mantap' Jokowi Berkaitan dengan Pengalaman

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019
17 Januari 2019 14:36
Jakarta: Pengamat hukum Asep Iwan Iriawan menilai wajar calon presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan atas persiapan debat perdana dengan kata 'mantap'. Bagi dia mantap yang disampaikan Jokowi berkaitan dengan pengalamannya memerintah Indonesia selama empat tahun terakhir.
 
"Dia berpengalaman karena telah melaksanakan. Jadi mungkin kalau ditanya apa yang akan dilakukan Jokowi dia sudah punya data tinggal (menyampaikan) sisanya yang belum terlaksana," ujarnya dalam Metro Siang, Kamis, 17 Januari 2019.
 
Asep menyebut dalam hal penegakan hukum sebagaimana salah satu tema besar pada debat pertama, Jokowi cenderung lebih siap ketimbang penantangnya. Betapa tidak, saat Jokowi sudah melakukan program penegakan hukum termasuk hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kubu penantang baru akan mengemukakan konsep.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asep memprediksi Jokowi tidak akan menghadapi kesulitan berarti pada debat perdana. Pasalnya dalam penegakan hukum salah satunya pemberantasan korupsi parameter yang dianut sudah bersifat universal; regulasi, implementasi, dan kontribusi.
 
"Jokowi bilang mantap karena dia punya turunannya. Regulasi dalam inpres, bagaimana pencegahan korupsi, dia juga punya strategi nasional, punya peraturan pemerintah dan peran serta masyarakat. Artinya Jokowi telah melaksanakan itu," kata dia.
 
Secara tidak langsung, kata Asep, Jokowi telah berkontribusi pada dalam hal ini terkait dengan regulasi. Jokowi tidak bisa melakukan penindakan secara langsung karena hal itu berkaitan dengan proses pro justitia dan batasan fungsinya sebagai eksekutif.
 
Asep mengungkap ada perbedaan fungsi yang diemban Jokowi dalam hal penegakan hukum kendati dia adalah pemangku jabatan tertinggi. Jokowi berada di posisi eksekutif sementara proses pro justitia berada pada kewenangan yudikatif.
 
"Jadi jangan selalu mengatakan kalau saya jadi presiden akan saya selesaikan perkara, tidak boleh, karena kewenangan presiden itu di eksekutif dia hanya membuat regulasi. Kalau eksekutif ikut campur itu kriminal," ungkapnya.
 
Andai Jokowi dihadapkan dengan persoalan penuntasan kasus penganiayaan Novel Baswedan, Asep berpendapat hal itu harus dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menjelaskan posisinya. Bagaimana pun kasus Novel bagian dari kewenangan penyidikan, Jokowi sebagai pemimpin negara dan fungsinya sebagai eksekutif tidak berhak melakukan intervensi.
 
"Masyarakat harus diberitahu hukum pro justutia, kewenangan penyidik dimana eksekutif tidak boleh ikut campur. Mau itu kasus Novel atau siapa pun jangan paksa eksekutif mencampuri itu," jelasnya.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi