Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

KPK Cuma Datang di Rapat Panelis Debat

Pemilu pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 04 Januari 2019 19:32
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tentu hadir dalam debat pilpres. KPK hanya akan hadir dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri para panelis, pakar, atau ahli yang diundang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Sehingga kami dapat menyampaikan poin-poin krusial yang perlu dibahas dan dimintakan pendapatnya pada para pasangan calon (presiden-wakil presiden)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Januari 2019.
 
Menurut dia, KPK masih pertimbangkan aspek risiko independensi kelembagaan dan posisinya sebagai institusi penegak hukum untuk datang dalam debat. Namun, KPK merasa perlu terlibat dalam debat pilpres meski tidak secara langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK, kata dia, ingin memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak, terutama peserta pemilu 2019.
 
"Paling utama bagi kami adalah, harapan agar presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD dan DPRD yang terpilih menyadari bersama tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil di Indonesia," ucap Febri.
 
Baca: Jadwal Lengkap Debat Pilpres 2019
 
Debat publik perdana Pilpres 2019 dijadwalkan digelar Kamis, 17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Debat publik pertama diselenggarakan dengan format debat antarpasangan capres dan cawapres.
 
Isu korupsi, hukum, HAM, dan terorisme akan dibahas dalam debat untuk pertama kalinya itu. KPU sudah memilih delapan panelis menyusun pertanyaan saat debat publik pertama Pilpres 2019. Tujuh di antaranya sudah mengonfirmasi kesediaan.
 
Tujuh nama itu meliputi Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan ahli hukum tata negara Margarito Kamis juga didapuk sebagai panelis.
 


 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi