Peneliti Formappi Lucius Karus kanan/Medcom.id/Syahrul Ramadhan
Peneliti Formappi Lucius Karus kanan/Medcom.id/Syahrul Ramadhan

KPU Dianggap Gagal Menjamin Hak Pilih Warga

Pemilu pemilu serentak 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 15 Maret 2019 07:33
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai KPU gagal. Penyelenggara pemilu gagal memastikan warga negara menggunakan hak pilih.
 
"Itu intinya membuat kita merasa KPU ini sulit kita katakan sukses sampai saat ini untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2019 itu sukses," ujar Lucius di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Lucius menjelaskan KPU juga gagal pada hal-hal mendasar. Di antaranya, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang terus menerus terjadi. Seharusnya, DPT tak lagi bermasalah guna menunjukkan kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Data pemilih mestinya menjadi jaminan KPU memastikan hak warga negara tidak terabaikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPU Dianggap Gagal Fokus
 
Ia juga menyinggung soal dana negara yang telah dikeluarkan untuk penyelenggara pemilu. Sayangnya, lagi-lagi persoalan klasik tetap terjadi.
 
"Heran bahwa dengan dana begitu besar dan dukungan banyak pihak terhadap penyelenggara pemilu tapi masih saja tergelincir," ucap dia.
 
Sedangkan analis Exposit Strategic Arif Susanto memandang KPU masih harus menghadapi banyak masalah. Ia bahkan menilai Pemilu Serentak 2019 berpotensi menjadi pemilu terburuk.
 
Arif menyoroti persoalan yang menjadi penyebab masalah teknis DPT tak kunjung usai. Pemilih ganda yang angkanya mencapai dua juta tentu saja menjadi persoalan. Ada pula lima juta orang yang belum merekam data KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"Berikutnya, masuknya warga negara asing (WNA) dalam nama pemilih sekitar 370 nama. Lalu antisipasi pindah pemilihan," tegas Arif.
 
Baca: ICMI: Golput Awal Kehancuran Bangsa
 
Penetapan parpol peserta pemilu pun bermasalah. KPU dan Bawaslu, terang Arif, sempat berselisih mengenai kelayakan partai lolos menjadi peserta pemilu.
 
"Sehingga akhirnya muncul tambahan mendapati ada 16 parpol," ucap Arif.
 
Arif juga menyoroti ketidaktegasan KPU soal mahar politik yang menyeret Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kasus itu menguap.
 
Persoalan besar juga tampak pada aspek tempat pemungutan suara (TPS) yang tak memadai jika dibandingkan dengan jumlah pemilih. Ini juga memengaruhi waktu pencoblosan.
 
Kondisi itu dikhawatirkan membuat pemilih cukup lama berada di bilik dan berdampak pada molornya waktu penghirungan suara. Situasi itu juga berpeluang menjadi ajang tuding-menuding soal rendahnya legitimasi hasil pemilu.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif