Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Saleh. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Saleh. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Publik Diajak Bijak Menanggapi Hasil Pemilu

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Candra Yuri Nuralam • 10 Mei 2019 20:39
Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Saleh mengimbau masyarakat bijak merespons apapun hasil Pemilu 2019.Seluruh kandidat yang bertarung juga harus memberi contoh dengan mengedepankan sikap siap menang dan kalah.
 
"Jangan sampai menang congkak, kalah ngamuk. Itu tidak mencerminkan sikap sa'imin di bulan Ramadan," kata Niam di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat, 10 Mei 2019.
 
Ia juga menyarankan masyarakat tidak turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi mengenai pemilu. Publik harus mempercayakan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Setelah (pencoblosan) itu tertunaikan maka tanggungjawab kita adalah menjaga suasana kondusif," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyatakan masyarakat harus bisa dewasa menghadapi agenda lima tahunan ini. Toh, bila mengacu pada ajaran Islam, memilih pemimpin adalah kewajiban, dan itu sudah dilakukan pada hari pencoblosan 17 April lalu.
 
"Dalam islam memilih pemimpin itu sebagai kewajiban syar'i dan masing-masing umat islam memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi secara bertanggungjawab," tutur Niam.
 
Situasi panas pemilu tak kunjung mereda. Usai pencoblosan, gelombang kritik dan protes terkait pelaksanaan Pemilu terus terjadi. Narasi kecurangan pemilu pun terus menguat. Beberapa kali kritik dilakukan dengan bentuk aksi turun ke jalan.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan dugaan kecurangan sebaiknya dibicarakan dengan penyelenggara."Kalau ada permasalahan, itu lebih tepat bukan demonstrasi massa tapi demonstrasi data," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.
 
Viryan mengatakan dugaan kecurangan tak akan selesai dengan menggerakkan massa. Seluruh pihak yang memiliki bukti lebih baik menyampaikan dugaan kecurangan itu dalam sebuah forum.
 
Forum tersebut merupakan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan berjenjang mulai tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam forum itu, peserta pemilu maupun pihak terkait dipersilakan menyampaikan kesalahan dengan menyertakan data pembanding.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif