Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari. Foto: MI/Mohamad Irfan
Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari. Foto: MI/Mohamad Irfan

TKN Jokowi-Ma'ruf: Impor Demi Menjaga Kestabilan Harga

Pemilu impor pilpres 2019
10 April 2019 00:19
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin menegaskan, impor pangan yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk menjaga kestabilan harga.
 
Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari, menepis tudingan kubu pasangan Prabowo-Sandi bahwa pemerintah gagal mewujudkan swasembada pangan.
 
"Swasembada tidak bisa dilakukan dalam waktu empat tahun. Walaupun demikian, ada beberapa kemajuan, misalkan untuk jagung terjadi penambahan," kata Eva Selasa, 9 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain jagung, Eva menjelaskan, ada sejumlah komoditi lain yang mulai surplus. Seperti di Kediri, Jawa Timur, Eva mencontohkan produksi beras sudah mulai surplus. "Impor itu masih dilakukan, tetapi tujuannya untuk memastikan stabilisasi harga," kata dia.
 
Dia mengakui fluktuasi harga masih sering terjadi terutama pada siklus panen. "Hukum supply dan demand kan masih berlaku. Dan ini merugikan petani. Karena memang kita belum mempunyai mekanisme menstabilisasi harga yang biasanya itu harus dimainkan oleh Bulog," imbuhnya.
 
Selain faktor stabilisasi harga, kata Eva, impor juga dilakukan pemerintah lantaran selama ini pemenuhan kebutuhan pangan memang disuplai dari impor. Bawang putih misalnya. Menurut Eva, 80 persen kebutuhan bawang putih saat masih disuplai dari luar negeri.
 
"Nah kalau sekarang kita masih impor ya karena kita tidak mempunyai modal, di antaranya soal kecukupan luas tanah yang akan ditanami bawang putih," jelas anggota Komisi XI DPR RI itu.
 
"Tetapi sekali lagi ada banyak kemajuan untuk beberapa komoditi yang kita sudah bisa meningkatkan produksinya jauh dibanding sebelumnya," imbuhnya.
 
Disinggung soal tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya kartel pangan dalam kebijakan impor pemerintah, Eva menantang agar melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika memang ada indikasi tersebut.
 
"Sebelah (Prabowo-Sandi) itu selalu mengkapitalisasi dan mempolitisasi impor, termasuk mengembangkan konspirasi teori bahwa di sana ada kartel. Menurutku kalau memang ada kartel itu kan merupakan kejahatan, laporkan kepada KPPU. Mereka bisa melakukan investigasi adanya kartel," kata dia.
 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif