Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.

TKN: Enggak Bayar Pajak Jangan Digaji

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
M Sholahadhin Azhar • 17 Mei 2019 08:18
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono soal tak membayar pajak punya konsekuensi terhadap fraksinya di DPR. Dengan sikap itu, DPR seharusnya tak punya kewajiban menggaji kader Gerindra.
 
"Karena dia hidup dari pajak," kata juru bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Menurut dia, konsekuensi itu sudah cocok dengan pernyataan Poyuoni yang menghindari pajak. Pengemplang pajak, kata dia, juga bisa dilarang memanfaatkan jalan raya dan sarana publik lain yang dibiayai pajak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arya menyebut pernyataan Poyuono sama sekali tak logis. Dengan menghindari pajak, Gerindra dianggap abai terhadap kewajiban sebagai warga negara. Otomatis hak mereka atas fasilitas dari pemerintah juga tak ada.
 
Dia menekankan semua fasilitas umum yang tersedia di Indonesia sebagian besar memang berbasis dan pajak. Ketika menghindar dari kewajiban itu, mereka tak punya hak apa pun terhadap fasilitas ini.
 
"Bukan saya enggak kasihan, tapi ternyata Gerindra minta supaya tidak bayar pajak," kata Arya.
 
Poyuono sebelumnya menyatakan jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, para pemilih tidak perlu membayar pajak. Dia menilai kekalahan jagoannya disebabkan kecurangan.
 
"Hanya yang kurang waras saja mempercayakan pajak masyarakat dan negara ini pada pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu (pemilihan umum) yang curang," ujar Poyuono.
 
Baca: Pernyataan Arief Poyuono Dianggap tak Mendidik
 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Poyuono tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk warga negara. Sebagai tokoh, Poyuono seharusnya tidak mengajarkan hal hal buruk kepada warga.
 
"Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Menurut Moeldoko, Poyuono seharusnya menjadi contoh dan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Pascapemilu, seharusnya yang dipikirkan bukan lagi antarkubu, tetapi lebih kepada pembangunan negara ke depannya.
 
"Karena setelah terpilih presiden, presiden enggak ada lagi berpikir 01, 02, semua warga negara Indonesia. Enggak ada lagi warga negara yang lain," ujar dia.

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif