Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

Bawaslu Akreditasi 51 Pemantau Pemilu

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 26 Maret 2019 19:46
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakreditasi 51 lembaga pemantau pemilu. Mereka dipersilakan bertugas memantau proses pemilu.
 
"Sekarang lembaga yang mau melibatkan diri dalam pemantauan ada 51. Artinya ini harus kita anggap sebagai semangat dan nilai positif dan keinginan untuk sama-sama menjaga semangat kualitas pemilu," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
 
Afif mengatakan keterlibatan pemantau saat ini jauh lebih banyak dibanding pemilu 2014 yang hanya 14 organisasi pemantau. Dari 51 lembaga pemantau yang telah diakreditasi Bawaslu, dua di antaranya merupakan lembaga internasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk dapat terakreditasi, lembaga yang ingin melakukan pematauan Pemilu 2019 harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya harus berbadan hukum.
 
Sementara untuk tahapan akreditasinya pertama lembaga harus melakukan pendaftaran ke Bawaslu, lalu Bawaslu yang akan menentukan apakah lembaga tersebut layak menjadi pemantau pemilu.
 
"Situasi pemantauan ini juga untuk saling belajar. Termasuk mereka (pemantau asing) juga akan beropini jika ada pelangggaran-pelanggaran yang dianggap kecurangan. Tetapi kedalaman mereka memahami undang-undang dan peraturan pasti juga tidak sedalam dan sedetail teman-teman pemantau dalam negeri," ujar Afif.
 
Afif mengatakan para pemantau ini akan terjun langsung ke TPS-TPS. Mereka dipersilakan mengamati proses pemungutan suara.
 
Baca: Pemantau Asing di Pemilu Bukan Hal Baru
 
"Pemantauan ini seperti 'wisata pemilu' dalam arti baik, jangan diartikan negatif. Bagaimana situasi yang ada di TPS bisa tergambar. Sehingga orang bisa membayangkan betapa menyenangkan atau tidaknya suasana di TPS," ujarnya.
 
Afif juga menegaskan pelibatan pemantau, baik dalam negeri maupun asing sudah dilakukan pada pemilu-pemilu terdahulu. Dia berharap dengan adanya pemantau asing yang terlibat, pemilu serentak pertama di Indonesia dapat menjadi rujukan pelaksanaan pemilu di negara-negara lain.
 
"Kalau kita bisa selenggarakan dengan baik, semua negara akan belajar dari indonesia sebagaimana sekarang," tukasnya.
 
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan khusus pemantau asing, lembaga yang bersangkutan tetap harus mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri RI.
 
"Siapapun boleh punya status sebgai pemantau pemilu, sepanjang memenuhi syarat, jadi kalau pemantau asing dia nanti akan dapat clearance (izin) dari Kementrian Luar Negeri," ujar Arief.

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif