Salinan Putusan Gugatan OSO Disampaikan Minggu Depan

Faisal Abdalla 02 November 2018 14:17 WIB
pemilu serentak 2019
Salinan Putusan Gugatan OSO Disampaikan Minggu Depan
Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi--MI/Immanuel Antonius.
Jakarta:Mahkamah Agung (MA) belum mengirimkan salinan putusan gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salinan putusan masih dalam proses minutasi.

"Putusannya belum keluar masih dalam proses minutasi. Insya Allah minggu depan," kata Juru Bicara MA, Suhadi ketika dikonfirmasi, Jumat, 2 November 2018.


Suhadi mengatakan salinan putusan itu masih dalam proses konfirmasi ke hakim-hakim yang menangani perkara nomor 65 P/HUM/2018 tersebut. Gugatan diputus dikabulkan pada Kamis, 25 Oktober 2018 oleh tiga hakim MA yaitu H Yulius, Is Sudaryono, dan H Supandi. "Setelah tidak ada salah baru dikirim ke pengadilan pengadil," tutur Suhadi.

Suhadi enggan berkomentar terkait kritikan KPU yang menyebut MA memperlakukan KPU dengan tidak patut. Dia menegaskan hanya menyampaikan informasi putusan sesuai yang tertera dalam direktori perkara laman resmi MA.

"Sudah diunggah di info perkara. Bahwa nomor perkara itu kabul, nah itu yang saya sampaikan. Saya ndak menyampaikan isinya. Jadi kita tidak memberikan komentar terhadap itu (kritikan KPU)," tandas Suhadi.

Baca: OSO Menang

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengkritik sikap MA yang belum juga menyampaikan salinan putusan resmi kepada KPU, namun sudah memberikan pernyataan melalui media. Pramono menilai sikap tersebut tidak patut dilakukan lembaga negara.

"Ini juga yang kami sayangkan dari sikap MA. Sebab MA menyampaikan informasi soal putusan, tetapi bukan dengan menyampaikan putusannya, tetapi dengan memberikan informasi yang simpang siur," kritik Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Pramono mengatakan ini bukan kali pertama MA memperlakukan KPU demikian. Dia menilai sikap serupa juga pernah dilakukan MA ketika lembaga tersebut mengabulkan gugatan uji materi PKPU 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg.

Saat itu, lanjut Pramono, MA menyampaikan putusan melalui konferensi pers. Salinan putusan baru resmi diterima KPU beberapa hari kemudian.

PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. PKPU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 30/PUU-XVI/2018. Aturan ini menjadi tolok ukur KPU mencoret nama OSO.

Ketua DPD RI itu sempat menggugat putusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Gugatan ditolak. Pencoretan yang dilakukan KPU sah. Dia membawa perkara itu ke MA. Gugatan OSO terdaftar dengan Nomor 65/P/HUM/2018.



(YDH)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id