Jajajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat. Medcom.id/Nur Azizah
Jajajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat. Medcom.id/Nur Azizah

MUI Minta Kawal Pemilu Secara Konstitusi

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Nur Azizah • 20 April 2019 07:01
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh masyarakat menahan diri menanggapi hasil hitung cepat sementara terkait Pilpres 2019. Masyarakat diminta tidak bertindak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip taat konstitusi.
 
"Mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan Pemilu hingga penetapan presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan konstitusi dengan sikap taat berkonstitusi," kata Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Din Syamsuddin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
 
Selain itu, Din mengatakan, pemberitaan hasil hitung cepat juga perlu dibatasi. Sebab, menurutnya, hitung cepat bersifat menggambarkan sesuatu yang belum pasti tapi dapat dan telah menimbulkan eforia berlebihan dari rakyat pendukung, yang pada gilirannya dapat mengundang reaksi dari pihak lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Din menambahkan, klaim kemenangan oleh kedua pasangan capres dan cawapres malah akan menimbulkan eforia dari pendukung masing-masing. Padahal, ini berpotensi menimbulkan konflik di kalangan rakyat.
 
Sebaliknya, dia menyarankan sejumlah pihak untuk menempuh jalur hukum. Bila memang tak percaya hasil perhitungan suara, lanjut Din, maka bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Din mengaku netral di Pilpres kali ini.
 
"Yang melakukan pelanggaran kedua belah pihak. Yang satu ingin perang total, yang satu mau perang badar. Sebagai lembaga moral kami tidak bosan-bosan menyampaikan untuk menjaga persatuan," ujar dia.
 
Din juga mendesak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan tahapan Pemilu sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, sesuai konstitusi, Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
 
"Maka KPU, Bawaslu, DKPP, beserta jajarannya masing-masing untuk berlaku profesional, obyektif, transparan, dan imparsial/non partisan,"
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien mengatakan bakal mengerahkan people power jika Prabowo kalah dalam Pemilu karena dicurangi. Namun, ucapan Amien belakangan dikoreksi.
 
BPN menuturkan, people power yang dimaksud adalah mengawal demokrasi sesuai konstitusi. Bukan bertindak anarkis dan menimbulkan kegaduhan.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif