Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

KPK Awasi Proyek Pengadaan Kotak Suara

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 08 Januari 2019 13:17
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan finalisasi proses pengadaan surat suara Pemilu 2019. Ada enam perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi surat suara.
 
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hingga berakhirnya masa sanggah pada Senin, 7 Januari 2019 pukul 12.00 WIB, tak ada pihak yang keberatan dengan pemenang tender.
 
"Praktis enam perusahaan percetakan sudah pasti (menggarap surat suara)," kata Pramono, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Enam itu adalah PT Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).
 
Pramono memastikan KPU akan mengontrol kualitas surat suara yang diproduksi. Pengamanan dan pengawasan dilakukan Kepolisian dan Bawaslu selama proses produksi hingga distribusi surat suara.
 
Selain itu, Pramono menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan surat suara. KPU melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan ini.
 
"Sejak lelang sudah dikawal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga pendampingan dari KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Jadi tidak boleh ada gratifikasi, suap dan lain sebagainya baik kepada panitia lelang maupun KPU," ujar Pramono.
 
Pramono mengatakan pihaknya bakal melakukan proses tanda tangan kontrak dengan enam perusahaan pemenang tender pada 8-10 Januari.
 
Sebanyak 938.879.651 lembar surat suara akan dicetak. Surat suara itu untuk untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif,  baik dari DPD, DPR, dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Baca: Polisi Kembali Menangkap Penyebar Hoaks Surat Suara

Terkait anggaran, Pramono mengeklaim KPU berhemat hingga Rp200 miliar. Untuk mencetak 938.879.651 surat suara, harga perkiraan satuan (HPS) mencapai Rp872.691.402.425.
 
"Sementara, rencana kontrak yang hasil lelang ini Rp604.756.161.932, jadi efisiensi kita Rp267.935.240.493, atau kira-kira 30,7 persen," jelas dia.
 
KPU menargetkan surat suara selesai diproduksi sekitar Maret 2019. Pada Maret, proses distribusi ke daerah-daerah juga diupayakan rampung. Surat suara segera dicetak pertengahan Januari setelah divalidasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi