Suasana sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.
Suasana sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.

Bawaslu Jawab Masalah Jabatan Ma'ruf Amin

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juni 2019 19:14
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan keterangan dalam sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. Bawaslu menjawab keabsahan pencalonan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin yang belakangan disebut menduduki jabatan di bank syariah.
 
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pada tahap pencalonan capres-cawapres 2019, pihaknya tidak menemukan dugaan pelangggaran pemilu terkait pencalonan Ma'ruf. Selain itu tidak ada pihak yang melaporkan hal itu.
 
Baca: Kubu Jokowi: Dalil Instruksi Memakai Baju Putih Berlebihan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak terdapat temuan dan/atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu," kata Abhan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
 
Bawaslu telah menerima dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang tanda terima dan hasil penelitian kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2019. Dalam dokumen tersebut disebutkan berdasarkan hasil penelitian terhadap bakal paslon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikut.
 
"Semua syarat yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, dari 7 syarat untuk syarat pencalonan semuanya telah diberi tanda checklist oleh KPU. Sedangkan untuk syarat bakal calon, dari 18 syarat yang harus dipenuhi, syarat ke 18 terkait keputusan pemberhentian bagi bakal calon berstatus tidak diberikan tanda checklist," ujar Abhan.
 
Berkaitan dengan syarat calon dengan status karyawan BUMN, Bawaslu juga telah menerima, memeriksa, dan mengadili, sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan bakal calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat tidak ditetapkan dalam daftar caleg tetap (DCT) anggota DPR 2019 dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ.
 
"Putusan Bawaslu Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerinda. Bawaslu menilai Mirah Sumirat bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN," ujar Abhan.
 
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga sempat mempersoalkan status jabatan Ma'ruf di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Petahana telah membantah bahwa kedua Bank tersebut bukan BUMN.
 
Baca: Tuduhan Kecurangan Penghitungan Suara Kubu Prabowo Tak Terbukti
 
Definisi BUMN dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. Atas dasar itu, pencalonan Ma'ruf dinilai tak melanggar.

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif