Cawapres Ma'ruf Amin. Medcom.id/ Siti Yona
Cawapres Ma'ruf Amin. Medcom.id/ Siti Yona

TKN Siap Bantah Tudingan Jabatan Ma'ruf Amin

Pemilu pilpres 2019
Candra Yuri Nuralam • 11 Juni 2019 08:59
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah menyiapkan data bantahan untuk menyangkal tuduhan penyalahgunaan jabatan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Pasti kamu sudah siapkan apa yang mereka minta dan pertanyakan," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Arya Sinulingga kepada Medcom.id, Selasa, 11 Juni 2019.
 
Dia mengatakan, pihaknya tidak terlalu memusingkan gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK. Pasalnya, kata Arya, kebanyakan gugatan kubu Prabowo-Sandi tidak berdasar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi kita lihat ini (gugatan) enggak terlalu berat juga karena banyak juga yang mengada-ada," tegas Arya.
 
Dia meyakini pihaknya akan menangkan gugatan di MK. Dia yakin kubu Prabowo-Sandi tidak akan bisa mendapatkan putusan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'rif Amin.
 
"Jadi kita optimis betul dengan apa yang kita siapkan. Gampang membantah mereka (kubu Prabowo-Sandi)," tandas dia.
 
Sebelumnya, Tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan mereka bertujuan merevisi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres).
 
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang hadir di antaranya Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, dan Iwan Satriawan. Mereka langsung berdiskusi dengan panitera MK.
 
Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga mengaku kedatangannya kali ini memanfaatkan hak konstitusional guna memperbaiki berkas permohonan sebelum diregistrasi.
 
Bambang mengungkapkan, salah satu bukti yang diajukannya yakni jabatan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Menurut temuannya, Ma'ruf masih menduduki Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah saat mencalonkan diri sebagai cawapres.
 
Kubu 02 menilai, Ma'ruf melanggar pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika sudah mencalonkan.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif