Maruf Yakin DNI Tak Memengaruhi Elektabilitasnya
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. MI/Pius Erlangga.
Jakarta:Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin yakin Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang baru dirilis Presiden Joko Widodo tak berpengaruh terhadap elektabilitas mereka. Paket kebijakan ekonomi itu berisi daftar negatif investasi (DNI) yang dinilai memberikan peluang terhadap investor asing.

“Enggak (berpengaruh). Saya kira, kebijakan itu membuat kita memberikan peluang investasi lebih besar untuk kesejahteraan bangsa,” kata Ma’ruf di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu 25 November 2018.


Cawapres nomor urut 01 ini menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Pasalnya, paket kebijakan tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi di sektor unggulan.

“Dengan begitu peluang untuk kesejahteraan masyarakat akan semakin besar. Maka ini salah satu yang sudah tepat yang diambil pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta pelaku usaha tidak salah menafsirkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pasalnya kebijakan itu diluncurkan guna menekan angka defisit transaksi berjalan (CAD) melalui masuknya investasi asing.

Darmin menjelaskan defisit transaksi berjalan dapat ditutup dengan menyeimbangkan transaksi modal dan finansial. Caranya dengan memanfaatkan momentum masuknya modal asing yang disertai dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. 

Karenanya pemerintah mengeluarkan 54 sektor usaha dari DNI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 sektor bisa digarap oleh investor asing secara penuh. Selebihnya, bidang usaha itu akan digarap oleh Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Paling tidak akan seimbang kalau transaksi modal dan finansialnya positifnya besar, bisa menutupi itu. Itu yang sedang kita buat. Sekarang momentumnya," imbuh Darmin beberapa hari lalu.

Ia menegaskan relaksasi 54 bidang usaha dari DNI tidak akan menggerus sektor UMKM. Pasalnya, pihak asing hanya diperbolehkan menggarap investasi di atas Rp10 miliar. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM 14/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.




(DRI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id