Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: MI/Mohamad Irfan.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: MI/Mohamad Irfan.

Kasus OSO, KPU dan Bawaslu Lalai Sejak Awal

Pemilu pemilu serentak 2019
Nur Azizah • 30 Desember 2018 16:50
Jakarta: Pengamat Politik dari Universitas Andalas Feri Amsari menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lalai dalam menetapkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD. OSO tak memenuhi syarat karena menjabat sebagai ketua umum partai.
 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018, calon anggota DPD tidak boleh merangkap posisi sebagai pengurus partai politik. Aturan itu berlaku sejak putusan dikeluarkan pada 23 Juli 2018.
 
"Sedari awal OSO tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan syarat pengunduran diri dari DPD. Tapi nyatanya, OSO lolos dalam DCS," kata Feri di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seharusnya, lanjut Feri, OSO batal dari pencalonan. Kelalaian KPU merembet ke Bawaslu. Menurut Feri kelalaian Bawaslu lantaran tidak mengawasi betul KPU.
 
"Bawaslu juga lalai. Kan salah satu tugas Bawaslu itu menyupervisi, melihat apa KPU menjalankan syarat," ungkapnya.
 
Baca juga: Pengamat: Langkah Hukum Hanura Keliru
 
Feri menuding Bawaslu sengaja menerima isu kriminalisasi yang dituduhkan OSO. Tujuannya, agar kasus tersebut tidak ditangani Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), melainkan Bareskrim RI.
 
"Bawaslu seolah-olah sengaja menerima isu kriminalisasi sehingga tidak diterima di Sentra Gakkumdu," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Partai Hanura melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Bareskrim karena tidak memasukkan nama OSO ke DCT. Hanura menuding keduanya melakukan pelanggaran pidana.
 
"Melaporkan Saudara Hasyim Asyari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana," kata Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.
 
Laporan ini teregistrasi di nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/Bareskrim. Keduanya dituding melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 316 KUHP juncto Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, dan/atau Pasal 108 KUHP juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif