Wakil Ketua MK Aswanto--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Wakil Ketua MK Aswanto--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

MK: Sengketa Pemilu Tak Bisa Diintervensi Massa

Pemilu pilpres 2019
Faisal Abdalla • 24 Mei 2019 19:54
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penanganan perselisihan hasil pemilu (PHPU) tak bisa diintervensi aksi massa. MK berpedoman pada alat bukti dalam memutus perkara hasil pemilu.
 
"Kami tidak akan terpengaruh aksi massa. Hakim Konstitusi tidak akan terpengaruh dengan pengerahan massa," tegas Wakil Ketua MK, Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Aswanto mengatakan ini bukan kali pertama MK menangani sengketa hasil pemilu. Pada sengketa Pilpres 2014, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), Gedung MK didemo oleh massa. Namum begitu, hakim MK tetap bisa memutuskan perkara PHPU Pilpres 2014 tanpa intervensi pihak manapun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap pada penanganan PHPU kali ini tak perlu ada pengerahan massa. Dia mengimbau lebih baik semua pemohon PHPU fokus mengumpulkan alat bukti, karena itu yang akan dijadikan dasar bagi MK dalam memutus perkara PHPU.
 
"Yang menjadi dasar bagi MK dalam memutus nanti adalah apa yang didalilkan harus dibuktikan. Pokoknya yang menjadi dasar kita untuk memutus adalah barang bukti atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan," ujarnya.
 
Baca: Sengketa Pilpres Ditangani Seluruh Hakim MK
 
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada 14 Juni 2019. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Untuk Pilpres, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
 
Sementara itu, untuk sengketa PHPU Pileg, MK menjadwalkan persidangan pendahuluan digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
 
Persidangan sengketa Pileg akan digelar dalam tiga panel. Masing-masing panel harus diisi oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.
 
Sementara untuk Pilpres, seluruh hakim MK akan dilibatkan. Kesembilan hakim MK diberi kebebasan untuk menggali apapun yang ingin diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif