Calon anggota legislatif Partai NasDem M Farhan. (Foto: Metro TV)
Calon anggota legislatif Partai NasDem M Farhan. (Foto: Metro TV)

Retorika Masih Akan Muncul dalam Debat Perdana

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019
17 Januari 2019 15:42
Jakarta: Calon anggota legislatif Partai NasDem M Farhan memprediksi retorika masih akan muncul dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden perdana. Dengan prinsip krisis, semua masalah hukum termasuk hak asasi manusia hingga kriminal akan dinarasikan membawa kehancuran.
 
Farhan mencontohkan soal bahaya narkoba. Kubu Prabowo diprediksi akan menyerang dari sisi ketegasan pemerintah dalam memberantas barang haram itu. Wacana yang akan muncul, prediksi dia, 'negara pasti hancur, generasi akan punah'.
 
"Itu retorika yang pasti akan diangkat," ujarnya dalam Metro Siang, Kamis, 17 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Retorika lain yang juga akan dimainkan, menurut Farhan, adalah soal kepastian hukum. Korelasi ketidakpastian hukum akan membuat investasi di Indonesia tidak berjalan hingga berujung pada negara bubar.
 
Termasuk, kata dia, kepastian hukum soal harga pokok, aturan tentang penimbun pangan dan impor ilegal. Ketiadaan penindakan tegas terkait aturan suplai pangan juga akan turut dijadikan senjata lawan untuk menyerang petahana.
 
"Karena kita tidak melihat adanya tindakan tegas tentang mereka yang melanggar impor atau penimbunan barang, itu peluru tajam yang harus dihadapi Jokowi-Ma'ruf," kata dia.
 
Kendati berpotensi diserang, pemerhati persoalan hukum Asep Iwan Iriawan menilai Jokowi-Ma'ruf tak perlu gentar. Bagaimana pun Jokowi adalah petahana yang diyakini memiliki data valid untuk menyanggah retorika yang kemungkinan muncul.
 
"Hukum itu kan bicara fakta, bukti, dan data. Misalnya narkoba akan bikin punah. Jokowi harus balas bahwa saya perang terhadap narkoba. Jelaskan fakta hukumnya bahkan jumlah yang dihukum dan berapa yang sudah dihukum mati," kata dia.
 
Menurut Asep, penantang Jokowi-Ma'ruf bebas melemparkan isu apa pun. Terpenting adalah menunjukkan bukti bahwa pemerintah telah bekerja dengan data.
 
"Karena hukum itu bukan persepsi. Tunjukkan saja dengan data dan fakta, tapi jangan terlalu panjang. Cukup dengan cara sederhana. Angkanya segini, kemungkinannya begini, dan tindak lanjutnya seperti ini. Jelas," kata dia.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi