Suasana sidang ajudikasi tentang lembaga survei dengan pelapor Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 10  Mei 2019. Medcom.id/Nur Azizah.
Suasana sidang ajudikasi tentang lembaga survei dengan pelapor Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Medcom.id/Nur Azizah.

BPN Pertanyakan Aturan Publikasi Pendanaan Lembaga Survei

Pemilu bawaslu
Nur Azizah • 10 Mei 2019 19:07
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mempertanyakan aturan publikasi pendanaan lembaga survei. Kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Syahroni menilai pendanaan lembaga survei harus diumumkan kepada publik sesuai Peraturan KPU (PKPU).
 
"Terkait tentang laporan pendanaan apa sudah dipublikasikan? Dalam PKPU Tahun 2018 kan sudah ditegaskan harus diaudit," kata Syahroni di ruang sidang Bawaslu, Jumat, 10 Mei 2019.
 
Baca: BPN Pertanyakan Urutan Rekapitulasi Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga survei juga diwajibkan mempublikasikan metode survei yang digunakan. Publikasi dilakukan maksimal 15 hari setelah hitung cepat dimulai.
 
Sehingga, KPU dan lembaga survei memiliki waktu hingga 2 Mei 2019 untuk membuka metode yang digunakan kepada publik. BPN menyebut KPU tak menjalankan aturan itu.
 
Sebagian lembaga survei yang melakukan hitung cepat juga melakukan hal serupa. Hanya 17 lembaga dari 40 lembaga survei yang mempublikasikan metode tersebut.
 
Salah satu tim hukum KPU, Indra Setya Arifin menilai publikasi tak perlu dilakukan.
 
"Secara aturan tidak ada (kewajiban untuk publikasi) dan tidak ada kewajiban untuk audit keuangan. Tidak ada kewajiban seperti dana kampanye," kata Indra.
 
Indra menambahkan secara prinsip lembaga survei merupakan partisipasi masyarakat. "Ini kan masing-masing (urusan) lembaga survei. Terkait dana survei ini belum pernah dibahas," ujar Indra.
 
Baca: Rekapitulasi Nasional Provinsi Bali Diwarnai Interupsi
 
Tim BPN Prabowo-Sandiaga kesal mendengar jawaban itu. Syahroni menilai sebaiknya KPU tak perlu membuat aturan jika tak dijalankan.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif