Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

KPU Konsultasi ke Pemerintah Soal Putusan MA

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 02 November 2018 05:00
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkonsultasi ke pemerintah terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal pencalonan anggota DPD. MA telah mengabulkan gugatan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).
 
"Kami juga harus sampaikan kepada pemerintah dan DPR. Sebab PKPU kita yang di batalkan itu kan hasil konsultasi dengan pemerintah dan DPR," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.
 
Menurut dia, putusan MA tersebut membingungkan. Sebab kontradiktif dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam putusan 30/PUU-XVI/2018 menyatakan, pengurus dan fungsionaris parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:OSO Menang
 
Putusan itu ditindaklanjuti KPU dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018, yang kemudian dibatalkan MA. KPU akan berkonsultasi dengan banyak pihak untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
 
KPU juga hingga kini belum menerima salinan putusan resmi dari MA. KPU akan menunggu MA mengirimkan salinan putusan tersebut.
 
"Jadi ada banyak langkah yang akan kami lakukan setelah putusan MA itu. Tapi ya itu, kita saat ini minta dulu salinan putusan secara patut dan layak," tandasnya

 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi