Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Foto: MI/Mohamad Irfan
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Foto: MI/Mohamad Irfan

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Suara

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Lukman Diah Sari • 20 April 2019 23:09
Jakarta: Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menantang agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka data ke publik. Sebab, menurut dia, Prabowo dan BPN telah mengklaim memenangi Pilpres 2019.
 
Menurut Yunarto, perlu ada transparansi dalam hasil survei masing-masing pihak. Dia meminta, agar pihak yang telah berani menyebut angka di publik untuk transparan.
 
“Semua pihak lain yang sudah berani sebutkan angka di publik, kita imbau juga buka informasi sehingga publik tidak dibingungkan. Ini hanya transparansi masing-masing pihak,” kata Yunarto saat Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap, agar tuduhan terhadap lembaga survei yang melakukan hitung cepat bisa hilang. Pasalnya, kata dia, ada pihak yang menyimpulkan bahwa hitung cepat pasti salah, menggiring opini, dan KPU akan menyamakan dengan hitung cepat,” bebernya.
 
“Kita merasa perlu buka data seterang-terangnya proses real count KPU tidak bisa diintervensi dibentuk dan dikaitkan,” jelasnya.
 
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan juga turut menanggapi tuduhan hitung cepat bohong. Menurutnya, fungsi dari hitung cepat sebagai bagian partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 
“Ini bentuk partisipasi masyarakat ikut membantu Pemilu berjalan berkualitas dan demokratis,” ujarnya.
 
Dia menerangkan, Indonesia sudah berulang kali melakukan hitung cepat. Setiap ada event pemilu, seperti Pilkada bahkan dilakukan hitung cepat.
 
“Dan setiap Pemilu selalu ada hitung cepat dan secara umum tidak ada masalah. Jadi kita semua politisi sudah terbiasa dengan hitung cepat,” jelasnya.
 
Menurutnya, hitung cepat adalah tentang pengetahuan bukan keputusan politik. Hitung cepat ilmiah, sementara keputusan politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
“SMRC melakukan hitung cepat dan exit poll kami menggunakan 6.000 TPS, kita harap ada akurasi bukan hanya di nasional, tapi kita ingin memotret di dapil atau provinsi. Kita juga exit poll 3.000 reaponden dengan harapan jawaban kualitatif dengan harapan pilihan masyarakat,” bebernya.
 

(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif