KPU Sebut Banyak Bacaleg DPD Hijrah ke DPR
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut banyak bakal calon anggota legislatif DPD hijrah ke DPR. Mereka hijrah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. 

"Ya banyak (pergeseran dari DPD ke DPR), tapi kita datanya belum, saya belum mendapatkan informasi jumlah data," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2018. 


Wahyu mengatakan KPU belum mengantongi data berapa jumlah bacaleg DPD yang merupakan pengurus parpol hijrah ke DPR lantaran banyak pengurus parpol yang mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta dalam berkas pencalonan. 

Hal ini juga menyulitkan KPU dalam mendata berapa banyak sebenarnya pengurus parpol yang mendaftar sebagai bacaleg DPD. 

"Di dalam daftar riwayat hidup itu menuliskan pekerjaannya adalah wiraswasta sebelum putusan MK kemarin, sehingga kita juga agak kesulitan untuk mendapatkan data sebenernya berapa pengurus parpol yang menjadi anggota DPD itu karena sblm ada putusan MK kan memang diperbolehkan," tandas Wahyu. 

Namun begitu, Wahyu memaklumi hal tersebut lantaran pengurus partai politik bukanlah jenis pekerjaan. Sehingga mungkin saja para pengurus parpol ini mencantumkan wiraswasta sebagai pekerjaan. 

Baca: Calon Anggota DPD Diminta Legawa Terima Putusan MK

Wahyu menegaskan para bacaleg DPD yang pindah ke DPR ini tetap hanya diperbolehkan mendaftar di satu lembaga. Jika memutuskan pindah nyaleg di DPR, maka yang bersangkutan harus mundur dari pencalonan di DPD.

"Rumusnya jelas, tidak boleh seseorang terdaftar lebih dari satu level pemilihan," tegasnya. 

Sementara itu bagi pengurus parpol yang tetap ingin nyalon di DPD, Wahyu meminta agar segera mengirimkan surat pengunduran diri dari pengurusan partai. Jika tidak, yang bersangkutan diminta mundur dari pencalonan DPD. 

"Sebenarnya cukup upaya sosialisasi oleh KPU terkait bakal calon anggota DPD yang menjadi pengurus Parpol untuk melengkapi persyaratan sesuai amar putusan MK," tuturnya. 

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
Baca: Putusan MK Dinilai Timbulkan Kegaduhan Politik

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Frasa `pekerjaan lain` dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik," kata Hakim Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.
 
MK berpendapat frasa `pekerjaan lain` dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang diatur Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD.





(DMR)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id