Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Pembahasan Konflik Agraria Belum Selesai di Debat Kedua

Pemilu konflik agraria reforma agraria
Ilham Pratama Putra • 04 Maret 2019 14:16
Jakarta: Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) menilai kedua pasangan calon presiden (capres) belum membeberkan langkah konkret dalam penyelesaian konflik agraria di debat kedua Pilpres 2019. Padahal, debat adalah momentum yang baik untuk menyampaikan janji reformasi agraria.
 
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan debat kedua kemarin hanya untuk saling menurunkan elektabilitas capres. Pasalnya, program para capres dalam mengentaskan konflik agraria belum banyak diulas.
 
"Harusnya kemarin jadi momentum menunjukkan keseriusan. Jadi tidak hanya berbalasan pantun, saling menurunkan elektabilitas," kata Dewi di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 4 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, ada langkah konkret seharusnya bisa direncanakan kedua capres. Dia mencontohkan program pembangunan industri yang menunjang sektor agraria.
 
"Belum ada kan kemarin mulai membicarakan dari perencanaan tanahnya. Itulah kenapa ada penggusuran karena tidak jelas bentuk dan berapa luas untuk ekologis, berapa luas untuk daerah, kota, bisnis, juga pertanian. Itu enggak ada dalam konteks perencanaan," ungkap Dewi.
 
Dia berharap sektor agraria harus ditanggapi secara serius. Pemerintah diminta terbuka dalam pelaksanaan reforma agraria ke depannya.
 
"Harusnya reforma agraria harus serius, harus konkret, misal masalah HGU (hak guna usaha), ini HGU peruntukannya bagaimana, identitas apa. Dengan keterbukaan publik bisa mengawasi ini dengan membuka data konsensi karena agraria ini lintas sektoral. Ada hutan dan ada properti dan lainnya," pungkas dia.
 
Sementara itu, perbedaan cara pandang capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam reforma agraria terlihat jelas di debat kedua. Jokowi mengatakan pembagian sertifikat gratis bagi rakyat miskin bakal terus dilaksanakan.
 
Pada 2017, pemerintah membagikan 5 juta sertifikat. Sementara itu, pada 2018, pemerintah menyalurkan lebih dari 7 juta sertifikat.
 
"Ini redistribusi aset dan reforma agraria. Ada 12,7 juta distribusi ke masyarakat," ucap Jokowi pada debat kedua Pilpres 2019, Minggu, 17 Februari 2019.
 
Baca: Prabowo Dinilai Sulit Melakukan Reforma Agraria
 
Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo memandang pembagian sertifikat tidak berdampak signifikan dalam jangka panjang. Pasalnya, populasi Indonesia terus bertambah.
 
"Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga membagi 12 juta, 40 juta pada saatnya kita tidak punya lahan untuk kita bagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita?" tanya Prabowo.
 
Prabowo membeberkan strategi yang akan dilakukan ketika terpilih. Ia berkomitmen menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
 
"Jadi kami strateginya berbeda, UUD 45 Pasal 33, bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara," ucap Prabowo.

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif