Ketua Umum ATVSI Ishadi S.K--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Ketua Umum ATVSI Ishadi S.K--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

ATVSI Optimis Uji Materi Hitung Cepat Dikabulkan MK

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Kautsar Widya Prabowo • 16 April 2019 10:35
Jakarta: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) optimis gugatan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi akan dikabulkan. Uji Materi terkait publikasi hitung cepat (quick count).
 
Ketua Umum ATVSI Ishadi S.K mengatakan sikap optimis tersebut berkaca pada pemilihan umum pada 2009 dan 2014, saat itu MK mengambulkan gugatan, dengan uji materi yang sama. Jadi dipastikan MK akan menyetujui permintaan dari pemohon.
 
"Ini sidang ketiga kali, kita harapkan sudah ada keputusan, kalau kita melihat semuanya sudah kita lakukan semua. Sehingga kami optimis akhirnya bisa diputuskan baik oleh MK," ujarnya kepada Medcom.id, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai, MK akan bersikap objektif dalam mengabulkan uji menteri tersebut. Lantaran pada sidang sebelumnya, pemerintah tampak tidak siap untuk mempertahakan keputusan hitung cepat dilakukan saat dua jam setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. "Pemerintah diberikan kesempatan untuk menchallange tapi yang disampaikan pemerintah secara makana tidak subtansial," tuturnya.
 
Baca: MK Diminta Batalkan Pasal Pembatasan Hasil Hitung Cepat
 
Sebelumnya pada agenda pemeriksaan pendahuluan dipimpin Hakim MK Arief Hidayat. Ia didampingi dua hakim MK, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih. "Perkara 24/PUU-VII/2019 dan 25/PUU-VII/2019 disidangkan bersamaan karena substansi permohonanya sama," kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 2 April 2019.
 
Perkara 24/PUU-VII/2019 diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Sedangkan perkara 25/PUU-VII/2019 diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, disingkat dengan (ATVSI)
 
Mereka menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona Waktu Indonesia Bagian Barat berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya.
 
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
 
Sedangkan pasal 28F berbunyi:
 
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
 
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
 
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, selaku kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
 
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan peninjauan kembali yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif