Eggi Sudjana. Foto: MI/Rommy Pujianto
Eggi Sudjana. Foto: MI/Rommy Pujianto

Eggi Sudjana Ingin Dampingkan Klinik Hukum dan Puskesmas

Pemilu pemilu serentak 2019
Achmad Zulfikar Fazli • 23 Januari 2019 15:43
Jakarta: Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana akan mendorong dibentuknya klinik hukum. Hal itu untuk memastikan masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan keadilan.
 
Eggi mengutip Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1). Ayat itu berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 
"Bagaimana kalau fakir miskin dan anak terlantar terjerat masalah hukum? Enggak ada yang belain mereka. Maka perlu klinik hukum bekerja sama dengan LBH (lembaga bantuan hukum)," kata Eggi kepada Medcom.id, Rabu, 23 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Eggi ingin klinik hukum itu berada di samping puskesmas. Dengan begitu, masyarakat kurang mampu mudah mengaksesnya.
 
Dia juga ingin klinik hukum ini bisa diterapkan secara nasional. Sebab, kebijakan yang diambil anggota dewan harus berskala nasional. "Itu artinya rakyat butuh keadilan," ucap dia.
 
Eggi menjelaskan pembiayaan klinik hukum ini harus ditanggung masing-masing pemerintah daerah. Dia mengusulkan setiap pemda menggelontorkan Rp15 juta per kasus untuk menangani rakyat yang butuh bantuan hukum.
 
Semua stakeholder yang berkaitan dengan hukum harus menempatkan perwakilannya di klinik hukum tersebut. Misalnya dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lawyer. Sehingga, klinik hukum ini menjadi primadona bagi masyarakat miskin.
 
"Namun, harus dibatasi, orang-orang yang mampu enggak boleh ke klinik hukum. Seperti puskesmas. Orang yang mampu, ya, pakai lawyer dong yang dibayar. Ini kan untuk rakyat (miskin)," ujar Eggi.
Eggi Sudjana Ingin Dampingkan Klinik Hukum dan Puskesmas
Foto: Antara/Fanny Octavianus
 
Pria kelahiran Jakarta itu juga ingin birokrat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dia ingin birokrat dari tingkat RT hingga presiden dapat dijerat pidana bila tak bisa melayani masyarakat dengan baik.
 
"Nah, pelayanan birokrasi ini kan enggak pernah ada. Kita ngurus sesuatu ke gubernur saja lama sekali. Berbulan-bulan enggak selesai-selesai. Gubernur yang kaya begini perlu dipidana supaya betul-betul memperhatikan rakyat, ngurusin rakyat," ujar dia.
 
Dasar hukum untuk penerapan pidana itu, terang dia, adalah Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi, seorang pejabat yang menyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
 
Menyasar religiositas
 
Pada sisi moral, dia ingin ada program membaca Alquran, salat, dan infaq untuk birokrat. Sehingga, birokrat muslim wajib memahami Alquran dengan benar. Kemudian, salat juga harus terjaga. Kalau nonmuslim harus ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya.
 
Sedangkan infaq, kata dia, hampir sama dengan pajak. Menurut Eggi, infaq dapat membantu mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan benar.
 
Terakhir, dia ingin ada perubahan perimbangan keuangan daerah. Ke depan, keuangan daerah sebagian besar harus dihasilkan oleh pemda dengan mengelola sumber daya alam yang tersedia.
 
Indonesia, menurut dia, kaya akan sumber daya alam. Misalnya, ada tambang emas, minyak bumi, kelapa sawit, hingga batu bara. Sedangkan di Jakarta, banyak pendapatan dari investasi jasa dan keuangan. Bahkan, kata dia, perputaran uang dari investasi itu bisa mencapai Rp77 triliun per tahun.
Eggi Sudjana Ingin Dampingkan Klinik Hukum dan Puskesmas
Foto: Antara/Fanny Octavianus
 
Dia ingin semua itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dia tak ingin kemajuan hanya terjadi di Jakarta.
 
"Jadi, (harus ada) perimbangan keuangan daerah yang berbasis kepada pengelolaan sumber daya alam, jasa, serta keuangan," tutur dia.
 
Target 250 ribu suara
 
Eggi akan bertarung di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dapil tersebut meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri.
 
Eggi mengaku sudah memetakan wilayah yang berpotensi menjadi lumbung suara. Di Jakarta Selatan, dia akan fokus di kawasan Pasar Minggu, Kebagusan, Mampang Prapatan, Kuningan, dan Lenteng Agung.
 
Di Jakarta Pusat, wilayah Kemayoran dan Tanah Abang menjadi sasaran karena jumlah pemilihnya cukup besar. "Jadi, stretegi saya fokus ke daerah-daerah itu," ucap dia.
 
Sementara untuk luar negeri, dia akan fokus ke negara-negara tertentu yang basisnya cukup kuat. Seperti, Malaysia, Hongkong, Suadi Arabia, Australia, Amerika, serta Jerman.
 
"Jadi insyaallah minimal 250 ribu suara didapat," ujar dia.
 


 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif