Pemerintah dorong penggunaan kendaraan listrik. Medcom.id/Ahmad Garuda
Pemerintah dorong penggunaan kendaraan listrik. Medcom.id/Ahmad Garuda

Mobil Listrik

Pemilik Kendaraan Listrik di Jakarta Bebas Pajak BBN-KB

Otomotif mobil listrik pajak kendaraan
M. Bagus Rachmanto • 28 Januari 2020 11:20
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebaskan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik roda dua atau lebih. Kebijakan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak BBN-KB untuk Transportasi Jalan.
 
"Mulai 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan bea balik nama," kata Anies di Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
Pembebasan pajak BBN-KB diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan transportasi umum. Pembebasan pajak tidak berlaku untuk jenis kendaraan semi listrik (hybrid).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai," kata dia.
 
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Jakarta. Kebijakan bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi di Jakarta demi kualitas udara yang lebih baik.
 
Kebijakan bebas BBNKB untuk kendaraan listrik ini, mulai resmi berlaku pada 15 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 atau 5 (lima) tahun ke depan untuk kendaraan pribadi, dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum listrik berbasis baterai.
 
"Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini berlaku mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 atau berlaku selama lima tahun. Nanti akan di-review kembali peraturan ini," ucap Anies.
 
Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan adanya empat insentif bagi pengguna electric vehicle atau kendaraan listrik baik motor maupun mobil. Salah satunya, adalah pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir melanggar peraturan ganjil-genap.
 
Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019, Putu mengatakan mobil listrik bebas pajak.
 
Pemerintah juga menjanjikan bea balik nama yang lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional. Disebutkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor konvensional itu 12 persen, sedangkan kendaraan listrik bea balik namanya paling mahal 2,5 persen.
 
Adapun insentif tidak hanya diberikan untuk masyarakat, tetapi juga untuk para investor. Putu mengungkapkan semakin banyak investasi yang ditanamkan maka insentif yang diberikan semakin besar.

 
(UDA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif