Menunggu regulasi mobil listrik, butuh kehati-hatian agar tidak seperti buah simalakama. medcom.id/Ahmad Garuda
Menunggu regulasi mobil listrik, butuh kehati-hatian agar tidak seperti buah simalakama. medcom.id/Ahmad Garuda

Regulasi Kendaraan Listrik, Pemerintah Lamban atau Pikir Efeknya?

Otomotif mobil listrik motor listrik regulasi otomotif
Ahmad Garuda • 31 Juli 2019 14:39
Jakarta: Regulasi kendaraan listrik hingga saat ini belum juga dikeluarkan secara resmi, khususnya untuk penggerak listrik murni dan jenis kendaraan roda empat. Meski untuk kendaraan roda dua, beberapa merek sudah mengeluarkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun untuk mobil, regulasi ini belum ditetapkan.
 
Lalu apa yang menyebabkan regulasi kendaraan listrik ini begitu lama penggodokannya? Apakah karena pemerintah memang lamban dan terkesan tidak peduli soal energi terbarukan, ataukah memang memikirkan dampaknya baik secara industri, komponen pendukung hingga hal-hal kecil lainnya?
 
Dari beberapa hasil obrolan tentang kendaraan listrik di Indonesia dan regulasinya, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan tim Medcom.id untuk melihat, sejauh mana upaya pemerintah merespon kendaraan tanpa emisi ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Peraturan Presiden Terkendala Kajian Insentif
Presiden Joko Widodo akan menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pekan ini. Namun peraturan tersebut masih terkendala kajian terkait pemberian insentif.
 
"Ada lagi menyangkut insentif buat orang yang mendirikan pabrik," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.
 
Luhut menambahkan kajian mengenai insentif itu karena adanya rencana pendirian pabrik mobil listrik. Hal itu menyusul investasi Softbank di Hyundai untuk membuat mobil listrik. "Tadi kan Masayoshi juga investasi di Hyundai untuk bikin mobil listrik tadi," ujarnya.
 
Meski demikian, draf peraturan tersebut kini sudah berada di meja Presiden Jokowi. Setelah peraturan mobil listrik terbit, aturan turunan mengenai insentif bagi produsen mobil listrik nasional tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan.
 
Pemberian insentif ini berkaitan dengan Undang-undang mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). "Mustinya sih minggu ini ya," pungkasnya.
 
Pemberlakuan Super Tax yang pernah disuarakan oleh Ketua Umum Sinergi Nawacita Indonesia, RM Suryo Atmanto, mungkin bisa dipertimbangkan. Mengingat mobil listrik ini adalah solusi untuk membuktikan kualitas teknologi di Indonesia tak kalah maju. Juga dengan membuat kualitas udara di Jakarta bisa diperbaiki.
 
Tapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim peraturan presiden (perpres) soal mobil listrik akan segera terbit. Bukan lagi soal insentifnya, karena ini sudah matang semuanya. Menurut Sri Mulyani yang jadi kendala kecil sekarang adalah soal peraturan yang akan jadi payung hukum pengembangan mobil listrik di Indonesia.
 
Memikirkan Efeknya?
salah satu yang patut dipikirkan pemerintah adalah efek dari penetapan atau peralihan teknologi ini. Disadari atau tidak, mobil listrik atau kendaraan listrik hanya membutuhkan 10 persen komponen dari pada mobil dengan mesin pembakaran internal. Artinya industri komponen kecil-kecilan atau pun yang besar yang mencakup 90 persen komponen yang tak terpakai itu, takkan berproduksi lagi.
 
Artinya, target pemerintah untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha muda dari industri ini banyak yang memprediksi bakal tak hidup lagi. Mereka harus beralih ke produksi komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik.
 
Penjelasan secara logisnya seperti ini, mesin konvensional menggunakan sistem transmisi (powertrain) untuk meneruskan tenaga ke roda. Sedangkan mobil listrik tidak menggunakan komponen itu lagi. Diperkirakan, saat ini ada sekitar 30 ribu komponen untuk satu mobil, 30 persen di antaranya diproduksi langsung oleh perusahaan yang ditunjuk principal (OEM) dan sisanya oleh pemasok komponen kecil hingga besar.
 
Pemberlakuan Mobil Listrik di Kota Besar
Baru-baru ini Jakarta masuk dalam nominasi kota dengan tingkat polusi yang cukup tinggi. Di bandingkan dengan kota-kota besar di dunia, Jakarta menempati posisi kedua dan ini tentu cukup mengkhawatirkan. Di sisi ini, tentu pemberlakuan kendaraan dengan penggerak motor listrik sangat dibutuhkan. Tujuannya jelas agar polusi udara bisa dikurangi.
 
Memberlakukan mobil atau motor listrik di kota-kota besar, mungkin memang jalan yang tepat. Selain untuk membuat peralihan teknologi ini berlangsung pelan dan membuat pengusaha komponen otomotif bisa memahami perkembangan teknologi, mereka juga bisa sambil mencari solusi pengganti produksi komponen mobil bermesin konvensional.
 

(UDA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif