Purwokerto: Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi, menilai kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Kenaikan opsen pajak memang memiliki latar belakang, salah satunya karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah sehingga berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun penerapannya perlu kehati-hatian," kata Slamet dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan kebingungan. Terlebih jika nominal pajak yang harus dibayarkan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Kenaikan beban pajak dinilai dapat mempersempit ruang belanja rumah tangga.
Baca Juga:
Jangan Tunggu Momen Mudik, Servis Kendaraan Sekarang!
Slamet mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan diskon opsen PKB. Namun ia menilai besaran potongan tersebut masih perlu ditingkatkan agar benar-benar meringankan wajib pajak.
"Kalau cuma 5 persen terlalu kecil, mungkin 15 persen atau ditambah agar lebih meringankan masyarakat," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Selain besaran diskon, ia menekankan kenaikan opsen pajak harus diikuti perbaikan layanan publik, khususnya infrastruktur jalan yang masih rusak di sejumlah wilayah. Dengan adanya perbaikan nyata maka masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut.
"Jadi ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat," katanya menegaskan.
Terkait klaim besaran opsen PKB di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan provinsi lain, ia meminta data yang transparan agar tidak memicu polemik di ruang publik. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai solusi instan untuk menutup defisit anggaran.
Baca Juga:
Hyundai Ioniq 5 N, Cuma Rp1,3 Miliar Punya Supercar Listrik!
"Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, misalnya dengan mengoptimalkan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan. Kenaikan pajak sebaiknya menjadi opsi terakhir dan dilakukan secara bertahap," katanya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang terlalu drastis berisiko memicu resistensi publik, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tertinggal dibanding provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan agar tujuan peningkatan pendapatan daerah tetap tercapai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Slamet.
Purwokerto: Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (
Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi, menilai kebijakan opsen
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Kenaikan opsen pajak memang memiliki latar belakang, salah satunya karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah sehingga berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun penerapannya perlu kehati-hatian," kata Slamet dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan kebingungan. Terlebih jika nominal pajak yang harus dibayarkan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Kenaikan beban pajak dinilai dapat mempersempit ruang belanja rumah tangga.
Slamet mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan diskon opsen PKB. Namun ia menilai besaran potongan tersebut masih perlu ditingkatkan agar benar-benar meringankan wajib pajak.
"Kalau cuma 5 persen terlalu kecil, mungkin 15 persen atau ditambah agar lebih meringankan masyarakat," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Selain besaran diskon, ia menekankan kenaikan opsen pajak harus diikuti perbaikan layanan publik, khususnya infrastruktur jalan yang masih rusak di sejumlah wilayah. Dengan adanya perbaikan nyata maka masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut.
"Jadi ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat," katanya menegaskan.
Terkait klaim besaran opsen PKB di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan provinsi lain, ia meminta data yang transparan agar tidak memicu polemik di ruang publik. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai solusi instan untuk menutup defisit anggaran.
"Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, misalnya dengan mengoptimalkan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan. Kenaikan pajak sebaiknya menjadi opsi terakhir dan dilakukan secara bertahap," katanya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang terlalu drastis berisiko memicu resistensi publik, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tertinggal dibanding provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan agar tujuan peningkatan pendapatan daerah tetap tercapai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Slamet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
