Ilustrasi. MI/Pius Erlangga
Ilustrasi. MI/Pius Erlangga

Peraturan Pemerintah

PSBB Jakarta Kembali Diterapkan, Gini Aturan Berkendara

Otomotif PSBB
Ekawan Raharja • 11 Januari 2021 12:00
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat pada 11-25 Januari 2021. Hal ini secara langsung mengatur kembali berbagai hal, termasuk mobilitas masyarakat.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Lantas bagaimana aturan berkendara dengan mobil dan sepeda motor?
 
Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor, kembali mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 tentang tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu tersebut juga di Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para pengguna mobil penumpang diatur melalui Pasal 18 Ayat 4;
a. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
c. Menggunakan masker di dalam kendaraan;
d. Membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
e. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 
Sedangkan untuk para pengguna sepeda motor, juga diatur Pasal 18 Ayat 5;
a. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. Melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
c. Menggunakan masker dan sarung tangan; dan
d. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 
Apabila ketahuan melanggar, pemerintah sudah menyiapkan sanksinya. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020.
 
Para pelanggar dengan mobil penumpang akan dikenakan sejumlah sanksi;
a. Denda administratif paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 1.000.000;
b. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
c. Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
Begitu juga dengan para pesepeda motor yang melanggar maka akan dikenakan sanksi:
a. Denda administratif paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 250.000;
b. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
c. Tindakan penderekan.
 
(ERA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif