Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengambil kebijakan untuk meniadakan pembatasan kendaraan melalui peraturan ganjil-genap di jalanan Ibu Kota Jakarta sejak 15 Maret 2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengambil kebijakan untuk meniadakan pembatasan kendaraan melalui peraturan ganjil-genap di jalanan Ibu Kota Jakarta sejak 15 Maret 2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Lalu Lintas

Jakarta Masuk Masa Transisi, Peraturan Ganjil-Genap Dievaluasi

Otomotif lalu lintas sistem ganjil genap PSBB
Ekawan Raharja • 05 Juni 2020 08:10
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan catatan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Kondisi ini kemudian juga diikuti oleh kepolisian yang mengevaluasi peraturan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan.
 
Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, menjelaskan untuk sepekan ke depan peraturan ganjil genap di sejumlah ruas ke depan tetap ditiadakan. Menurutnya untuk pemberlakukan pembatasan kembali kendaraan melalui peraturan ganjil genap membutuhkan evaluasi terlebih dahulu, sebelum akhirnya diputuskan diperpanjang atau kembali memberlakukannya.
 
"Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem Ganjil Genap (Gage) terhitung mulai 5 Juni 2020 sampai seminggu ke depan tetap ditiadakan. Kami masih evaluasi dan monitoring data peningkatan volume kendaraan," ungkap AKBP Fahri Siregar Kamis (4/6/2020) melalui pesan singkatnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengakui untuk sekarang ini sudah ada peningkatan volume arus kendaraan di jalan raya. Namun kondisi sekarang ini masih bisa ditangani dengan membuat rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatannya.
 
Evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian tidak terlepas dari instruksi Pemprov DKI Jakarta yang mempersilahkan kembali para karyawan kembali bekerja. Namun ada catatan proporsi karyawan yang masuk kantor hanya 50 persen, dan sisinya tetap bekerja di rumah.
 
Selain itu, jam masuk kerja, istirahat, dan pulang pun harus diatur agar tidak menimbulkan kerumunan. Kebijakan ini sangat disarankan untuk gedung perkantoran dengan jumlah lebih dari empat lantai. Kerumunan berpotensi terjadi saat menunggu lift.
 
"Misalnya separuh (karyawan) masuk jam 7 pagi, separuh lagi jam 9 pagi. Supaya jam kedatangan, masa istirahat, dan kepulangan tak banyak (berkerumun)," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (4/6/2020).
 
Anies Baswedan memperbolehkan perkantoran merekayasa aturan kantor selama menerapkan prinsip jaga jarak dan kapasitas maksimal 50 persen bisa tercapai. Aktivitas perkantoran sudah bisa dimulai pada 8 Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.
 

(UDA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

1593070590673

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif