Jakarta: Pemerintah memang memiliki peta jalan pengembangan kendaraan listrik hingga beberapa tahun ke depan. Meski demikian, Kementerian Perindustrian menegaskan pemerintah tidak menargetkan jumlah penjualan mobil listrik termasuk tahun 2023.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Taufiek Bawazier, melihat pertumbuhan kendaraan listrik sejak dikeluarkan kebijakan bea balik nama (BBN) nol persen. Namun hal itu tidak termasuk target karena yang utama saat ini adalah pembiasaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
"Kami enggak masang target ya, tapi kita coba pendekatannya ke kebiasaan masyarakat. Kalau lihat pertumbuhan sejak kebijakan BBN gitu, ada kenaikan sekitar 4.000 unit sekian," kata Taufiek, dikutip dari Antara, saat pembukaan GIIAS Bandung 2023.
Saat Ini Kendaraan Listrik Belum Jadi yang Utama
Dari kebiasaan yang ada saat ini, kata Taufiek, masyarakat yang membeli kendaraan listrik bukan menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan utama tapi kedua dan seterusnya, dengan semangat untuk mencoba dan merasakan kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor.
"Awal kita berharap masyarakat banyak yang beli, tapi realitanya sekarang masyarakat juga mau mencoba. Termasuk ketika sekarang ada aturan satu NIK satu kendaraan listrik (mendapat insentif) itu tumbuhnya luar biasa, bahkan sepeda motor penjualan sampai Oktober 2023 sudah sekitar 12 ribu unit," katanya lagi.
Baru 2 Merek Mobil yang Dapat Insentif Pajak Kendaraan Listrik
Hingga saat ini, kata Taufiek, untuk mobil listrik yang ikut dalam kebijakan BBN nol persen baru dua merek yakni Hyundai dan Wuling yang memberi efek cukup signifikan pada peningkatan penjualan sampai 126 persen dibanding sebelum adanya insentif.
"Sebenarnya ini kembali pada masyarakat, saya melihat kalau minat beli masyarakat 62 persen di harga Rp300 juta. Jadi dua merek ini masuk segmen itu dan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut," katanya pula.
Karenanya, dia berharap merek-merek lainnya muncul dan mengisi pasar tersebut untuk turut menyukseskan peta jalan yang disusun oleh pemerintah terkait ekosistem kendaraan listrik pada tahun 2025.
"Target pemerintah kan dalam road map itu paling tidak 20 persen kendaraan listrik dari seluruh kendaraan pada 2025. Tujuannya jelas mengurangi emisi karbon," ujarnya lagi.
Jakarta: Pemerintah memang memiliki peta jalan pengembangan
kendaraan listrik hingga beberapa tahun ke depan. Meski demikian, Kementerian Perindustrian menegaskan pemerintah tidak menargetkan jumlah penjualan
mobil listrik termasuk tahun 2023.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Taufiek Bawazier, melihat pertumbuhan kendaraan listrik sejak dikeluarkan kebijakan bea balik nama (BBN) nol persen. Namun hal itu tidak termasuk target karena yang utama saat ini adalah pembiasaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
"Kami enggak masang target ya, tapi kita coba pendekatannya ke kebiasaan masyarakat. Kalau lihat pertumbuhan sejak kebijakan BBN gitu, ada kenaikan sekitar 4.000 unit sekian," kata Taufiek, dikutip dari Antara, saat pembukaan GIIAS Bandung 2023.
Saat Ini Kendaraan Listrik Belum Jadi yang Utama
Dari kebiasaan yang ada saat ini, kata Taufiek, masyarakat yang membeli kendaraan listrik bukan menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan utama tapi kedua dan seterusnya, dengan semangat untuk mencoba dan merasakan kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor.
"Awal kita berharap masyarakat banyak yang beli, tapi realitanya sekarang masyarakat juga mau mencoba. Termasuk ketika sekarang ada aturan satu NIK satu kendaraan listrik (mendapat insentif) itu tumbuhnya luar biasa, bahkan sepeda motor penjualan sampai Oktober 2023 sudah sekitar 12 ribu unit," katanya lagi.
Baru 2 Merek Mobil yang Dapat Insentif Pajak Kendaraan Listrik
Hingga saat ini, kata Taufiek, untuk mobil listrik yang ikut dalam kebijakan BBN nol persen baru dua merek yakni Hyundai dan Wuling yang memberi efek cukup signifikan pada peningkatan penjualan sampai 126 persen dibanding sebelum adanya insentif.
"Sebenarnya ini kembali pada masyarakat, saya melihat kalau minat beli masyarakat 62 persen di harga Rp300 juta. Jadi dua merek ini masuk segmen itu dan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut," katanya pula.
Karenanya, dia berharap merek-merek lainnya muncul dan mengisi pasar tersebut untuk turut menyukseskan peta jalan yang disusun oleh pemerintah terkait ekosistem kendaraan listrik pada tahun 2025.
"Target pemerintah kan dalam road map itu paling tidak 20 persen kendaraan listrik dari seluruh kendaraan pada 2025. Tujuannya jelas mengurangi emisi karbon," ujarnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
