Laporan tersebut ditandatangani Michael Victor Sianipar selaku Ketua Umum FFI periode 2024-2028. FFI meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan SK tertanggal 12 November 2026 tersebut.
Melalui keputusan itu, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI sekaligus menyatakan penetapan kepengurusan Michael tidak berlaku lagi.
FFI menilai penerbitan SK tersebut bermasalah dari sisi kewenangan dan prosedur organisasi. Michael menegaskan langkah pengaduan ini bukan untuk menyerang pribadi maupun menghalangi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), selama prosesnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael dalam keterangan resmi FFI.
FFI Persoalkan Kewenangan PSSI
FFI mengajukan sejumlah poin yang dinilai perlu diperiksa Komite Etik. Salah satu yang utama adalah dugaan tidak adanya dasar kewenangan dalam Statuta PSSI untuk mencabut mandat Ketua Umum FFI yang diperoleh melalui kongres.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Menurut FFI, ketentuan tersebut menempatkan pemilihan dan pemberhentian ketua asosiasi anggota pada mekanisme kongres masing-masing asosiasi.
FFI juga mempersoalkan tidak adanya pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan membela diri sebelum keputusan diterbitkan. Organisasi itu turut menyoroti ketentuan mengenai teguran tertulis dan penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc.
Selain itu, FFI meminta pemeriksaan atas dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026. FFI mengklaim memperoleh informasi mengenai dugaan adanya anggota Exco yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Provinsi, yang disebut ikut mendorong permohonan KLB dari Asosiasi Futsal Provinsi.
FFI meminta Komite Etik memeriksa apakah pihak yang diduga terlibat tersebut turut mengambil keputusan dalam rapat tanpa terlebih dahulu menyatakan konflik kepentingan.
Poin lainnya berkaitan dengan penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberi mandat mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB. Menurut FFI, langkah tersebut berpotensi mencampuri independensi asosiasi anggota dalam menentukan kepemimpinannya sendiri.
Minta Komite Etik Periksa 48 Surat Permohonan KLB
FFI meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC. FFI berharap pemeriksaan dapat berjalan secara objektif dan transparan dengan mengacu pada Statuta PSSI serta Kode Etik FIFA.
Michael menyebut persoalan ini berpotensi berdampak lebih luas terhadap hubungan PSSI dengan asosiasi anggota lainnya. Ia mengaku telah menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi yang mempertanyakan polemik kepengurusan FFI.
"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," ujar Michael.
Ia berharap mekanisme pengawasan internal PSSI dapat berjalan untuk memastikan setiap keputusan organisasi sesuai aturan yang telah disepakati.
PSSI Sebut Penunjukan Plt Berdasarkan Permohonan KLB
Di sisi lain, PSSI sebelumnya menjelaskan bahwa penunjukan Vivin Cahyani dilakukan setelah menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan KLB. Jumlah tersebut terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari Asosiasi Futsal Provinsi.
PSSI menyatakan jumlah permohonan itu telah memenuhi ketentuan minimal dua pertiga anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam ART FFI. Penunjukan Plt disebut sebagai langkah transisi untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mempersiapkan KLB.
PSSI juga menyebut proses tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada anggota untuk menentukan kepemimpinan baru melalui mekanisme organisasi.
Dengan adanya laporan FFI kepada Komite Etik, polemik kepengurusan futsal nasional kini memasuki babak baru. Perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut Komite Etik PSSI dalam memeriksa pengaduan tersebut dan menilai persoalan berdasarkan aturan organisasi yang berlaku.