Logo PON 2024 Aceh-Sumut. (Foto: Situs resmi PON 2024)
Logo PON 2024 Aceh-Sumut. (Foto: Situs resmi PON 2024)

Profesor UNJ Berharap PON Lebih Melibatkan Pemerintah Pusat dan Sejalan dengan DBON

Kautsar Halim • 01 Oktober 2024 20:19
Jakarta: Profesor Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIK UNJ), Moch Asmawi, memberikan catatan soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumut. Dia berharap, pemerintah pusat bisa lebih diberi ruang dan tanggung jawab dalam menggelar pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. 
 
Diketahui, saat ini penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah. Daerah yang menjadi tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.
 
Prof Asmawi terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyaksikan bagaimana berbagai fasilitas belum siap, meski acara PON sudah dibuka. 

"Saat dibuka PON, belum siap. Baik lapangan maupun fasilitas. Kebetulan saya ada di lapangan bola voli, balap motor, dan atletik. Sampai H-1 di atletik belum siap, tidak ada lampu penerangan, sampai hari pertama sore menyampaikan pemberian hadiah gelap-gelapan. Ada juga Mas Menteri (Menpora) di sana," ucap Asmawi, Selasa (1/10/2024). 
 
"PON sudah dirancang jauh-jauh hari, minimal 4 tahun sebelum pelaksanaan. Seharusnya semua sudah siap, dari materi, tenaga, SDM, Gedung, fasilitas harusnya sudah siap. Akan tetapi kenyataannya, masih perbaikan dan sudah bertanding bahkan mau selesai bertanding. Namun, masih persiapannya masih belum matang," tambahnya.
 
Asmawi lantas berpendapat perlu ada perubahan dalam penyelenggaraan PON. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya diberi andil lebih dalam penyelenggaraan PON. 
 
"Yang perlu saya garis bawahi, bagaimanapun juga pemerintah pusat memiliki andil yang paling depan karena yang membiayai paling besar untuk PON ini termasuk fasilitas atau sarpras (sarana dan prasaran)a," kata Asmawi. 
 
"Nanti, provinsi bisa bekerja sama untuk menyesuaikan diri dengan pusat. Akan tetapi, mau bagaimana pun juga, pusat adalah penanggung jawab utama," sambungnya. 
 
Pemerintah Pusat harus diberi wewenang lebih utama untuk menyukseskan pergelaran PON. Prof Asmawi melihat penyelenggara PON saat ini kurang melibatkan pemerintah pusat. 
 
"Intinya pemerintah pusat sebagai pengendali dan yang utama karena pemerintah pusat adalah yang memberikan wewenang. Tetapi selama ini, pemerintah pusat kurang diberi kesempatan untuk menentukan segalanya. Tetap dipersiapkan SDM, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya. Harapannya tetap berjalan dengan lancar," papar Asmawi. 
 
PON Harus Ikuti DBON
 
Prof Asmawi juga menyarankan PON mengikuti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) karena menjadi tahapan awal atlet menuju Olimpiade. Sebab menurutnya, masih banyak cabang olahraga tradisional atau rekreasi yang dilombakan di PON 2024.
 
"Ingat, kita memiliki Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mengacu pada Olympic game. Bahkan, ASEAN Game atau SEA Games adalah sebagai perantara menuju Olympic. Bagaimanapun juga, mengacu pada Olympic," ujar Asmawi.
 
"Maaf nih, olahraga-olahraga yang sifatnya rekreasi dipertandingkan, olahraga tradisional di pertandingan. Tidak fair apabila dikompetisikan. Harusnya disesuaikan dengan Olympic Game, ASEAN, dan juga SEA Games tetap diperhatikan meskipun rujukan utama dalam DBON adalah Olympic Game," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan