Harry Warganegara, Komite Eksekutif Bidang Sport Development KOI (Ist)
Harry Warganegara, Komite Eksekutif Bidang Sport Development KOI (Ist)

Perpres 95/2017 Acuan Masa Depan Prestasi Olahraga Nasional

Olahraga olahraga
Rendy Renuki H • 18 Juni 2019 09:38
Jakarta: Peraturan Presiden (Perpres) No 95/2017 tentang peningkatan prestasi olahraga nasional, yang diterbitkan saat persiapan Asian Games 2018 lalu dinilai tepat menjadi landasan untuk terus meningkatkan prestasi olahraga di level internasional. Apalagi Indonesia saat ini sedang bersiap untuk tampil di Olimpiade 2020 Tokyo, usai suskes di Asian Games 2018 lalu.
 
Kebijakan dalam Perpres itu, memaksimalkan peran induk organisasi olahraga (PB/PP) dalam mengembangkan bakat calon atlet berprestasi. Hal itu dibuktikan setelah para atlet Tanah Air mampu berjaya di Asian Games 2018 lalu dengan meraih total 31 medali emas.
 
PB/PP berwenang penuh secara langsung menyeleksi calon atlet, calon pelatih, menjalankan pelatihan performa tinggi, pembinaan kehidupan sosial para atlet, hingga pembiayaan menempatkan PB/PP sebagai ujung tombak. Tentu, apa yang dijalankan PB/PP tersebut harus mengacu kepada kebijakan peningkatan prestasi olahraga nasional yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Prestasi yang diperlihatkan di Asian Games 2018 tak hanya memperlihatkan kemampuan Induk Organisasi dalam menyeleksi dan membina atlet berprestasinya saja. Tapi juga koordinasi yang baik dengan pemerintah, yang terlibat memberikan dukungan pendanaan kepada PB/PP. Apalagi dana tersebut langsung digunakan untuk uang saku atlet, biaya pelatih asing, uji coba ke luar negeri, peralatan tanding, dan pelatihan performa tinggi," ujar Harry Warganegara, Ketua Komunitas Olahraga Indonesia (KORI) di Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni.
 
Oleh karena itu, Harry menambahkan bahwa Perpres ini tepat dijadikan acuan dalam pembinaan prestasi olahraga nasional kedepannya. Terlebih, kita harus mampu mempertahankan prestasi di Asian Games Hangzhou 2022 dan juga mempertahankan tradisi medali emas Olimpiade 2020 di Tokyo.
 
Dalam Perpres tersebut, selain mengatur peran PB/PP dan fungsi Kemenpora, juga dibahas peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang disebutkan membantu Kementerian (dalam hal ini Kemenpora) melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh PB/PP.
 
Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sebagai organisasi perpanjangan tangan International Olympic Committee (IOC) di Indonesia, sesuai IOC charter (anggaran dasar organisasi) mempunyai tugas untuk menjalankan program Olympisme dan memajukan olahraga khususnya olahraga Olimpiade di Indonesia. Program berkesinambungan dari IOC dan juga dari organisasi lainnya seperti Olympic Council Asia (OCA), Sea Games (SEAG) Federation, Islamic Solidarity Federation (ISF), senantiasa dimintakan untuk KOI sebagai perwakilan mereka di Indonesia untuk di jalankan bersama.
 
Program dan dukungan itu berupa dana, pelatihan, pengembangan sports science, dan jejaring untuk meningkatkan kualitas atlet dan pelatih berprestasi. Sesuai dengan IOC Charter juga disebutkan tugas KOI salah satunya adalah ikut menyeleksi atlet yang akan diberangkatkan ke ajang multisport event tersebut, dan tentunya dalam hal ini KOI bekerja sama dengan pemerintah sehingga dana yang dikucurkan untuk keberangkatan dan persiapan kontingen tersebut dapat tepat sasaran sesuai target medali yang diprediksi.
 
"Terlebih lagi pada event Olimpiade, atlet yang dapat bertanding adalah hanya yang lolos kualifikasi dunia. Menengok ke Olimpiade 2016 yang lolos dari Indonesia hanya 25 atlet, jauh dibawah dari jumlah atlet negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal jika dibandingkan dengan presentase jumlah penduduknya, seharusnya lebih banyak lagi atlet Indonesia yang lolos kualifikasi."
 
"Melihat rencana ke depan, kalau kita memang serius ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, kita juga harus menyiapkan target lebih banyak atlet Indonesia yang dapat lolos kualifikasi di Olimpiade-Olimpiade mendatang," pungkas Harry yang juga Komite Eksekutif Bidang Sport Development di KOI.
 
Di tempat terpisah, Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR RI menyampaikan, "Melihat perkembangan terkini akemampuan cabang-cabang potensial prestasi dalam memilih dan menilai kepantasan atlet masuk pelatnas yang semakin objektif, maka peran kepada PB/PP harus dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Setelah sukses prestasi di Asian Games 2018 lalu, maka acuannya harus internasional. Prestasi internasional harus jadi target utama."
 
Terkait itu, ia menambahkan, "Bicara soal prestasi di tiga ajang multi event, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, hal itu menjadi tugas pemerintah yang harus menetapkan cabor dan nomor yang harus diikuti. Pemerintah pula yang harus membuat unit cost yang diperlukan setiap cabor atau nomor yang diperkirakan mendapat medali. Jadi semua yang dilakukan pemerintah itu langsung berhubungan dengan PB/PP," pungkaspolitisi Partai Golkar itu.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif