Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang kecewa dengan kepengurusan KONI DKI Jakarta saat ini. Menurutnya, kepengurusan KONI DKI saat ini gagal memenuhi target meraih gelar juara pada PON XX Papua 2021.
"Makanya, kita berharap di Musroprov KONI DKI Jakarta yang akan datang lahir pemimpin baru yang dapat membesarkan KONI DKI, bukan yang ikut besar di KONI seperti selama ini. Sangat sulit dimengerti jika pengurus yang lama masih mencalonkan diri," kata Iman Satria, Selasa 22 Februari 2022.
Pada PON XX Papua, kontingen DKI Jakarta yang dipimpin Ketua KONI DKI Jakarta, Djamhuron P Wibowo dan Wakil Ketua I KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid dan hanya menjadi runner up. Padahal, KONI DKI Jakarta menggunakan anggaran tertinggi yakni Rp410 miliar.
Jumlah anggaran itu lebih besar dari kontingen Jawa Barat yang menjadi juara umum PON Papua dengan dana Rp256 miliar, serta Jawa Timur yang menempati peringkat ketiga dengan anggaran Rp218 miliar.
Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat tidak menyetujui pengajuan anggaran KONI DKI Jakarta sebesar Rp150 miliar karena kegagalan tersebut. Terakhir anggaran diberikan Rp50 miliar dari Banggar DPRD DKI Jakarta ,dengan catatan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah PON.
"Pengurus KONI DKI Jakarta yang sekarang mesti dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana PON XX Papua 2022. Dan, Komisi E DPRD juga akan mendorong audit investigasi BPK atas penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut," tutur Iman.
Bukan hanya menyoroti masalah dana , Iman Satria juga mempertanyakan jadwal pelaksanaan Musorprov KONI DKI Jakarta yang dimajukan menjadi 12 Maret 2022 di Hotel Century Park Jakarta. Padahal awalnya Musorprov KONI DKI Jakarta diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) KONI DKI Jakarta digelar di Jakarta, 27 Maret 2022.
"Jika pandemi Covid 19 yang jadi alasan mestinya jadwal Musorprov dimundurkan bukan malah dimajukan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
