Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Klub PFL Pro KLB di Best Western Hotel, STC Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dari 10 klub yang menyatakan dukungan, tujuh di antaranya hadir secara langsung.
Ketujuh klub tersebut adalah Blacksteel, Bintang Timur Surabaya (BTS), Pangsuma FC, Halus FC, Proton FC, Cosmo JNE, dan Kuda Laut Nusantara (KLN).
Sementara itu, tiga klub lainnya, yakni Unggul FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC, tidak dapat menghadiri konferensi pers. Namun, mantan Sekretaris Jenderal FFI Budi Setiawan memastikan ketiganya tetap memberikan dukungan melalui surat resmi.
Budi mengklaim dukungan untuk menggelar KLB telah melampaui dua pertiga dari total 58 suara dalam kongres. Dukungan tersebut disebut berasal dari klub-klub PFL dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
"Untuk AFP, saya belum ingin berbicara lebih jauh. Namun, saya bisa menyampaikan bahwa posisi saat ini sudah lebih dari dua pertiga suara mendukung KLB," ujar Budi.
Meski demikian, Budi belum merinci jumlah anggota yang telah memberikan dukungan maupun menyampaikan bukti penghitungan suara tersebut.
Dia menegaskan, desakan KLB bukan persoalan pribadi antara dirinya dan Ketua Umum FFI Michael Sianipar. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih luas, yakni hubungan antara PSSI sebagai induk organisasi dengan federasi futsal sebagai anggotanya.
"Ini bukan persoalan antara Michael Sianipar dan Budi Setiawan. Ini merupakan persoalan antara induk organisasi PSSI dengan asosiasi anggotanya, yaitu asosiasi futsal," katanya.
Komunikasi dan Kompetisi Jadi Sorotan
Salah satu persoalan utama yang dikeluhkan anggota adalah komunikasi organisasi. Budi menyebut pesan WhatsApp dari anggota terkadang baru mendapatkan respons setelah satu hingga dua pekan.
Menurut dia, komunikasi dengan AFP juga lebih sering dilakukan ketika federasi membutuhkan bantuan untuk menjalankan program. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan hubungan yang seharusnya terjalin antara federasi dan anggota di daerah.
Persoalan kompetisi turut menjadi perhatian. Budi menyebut 16 AFP tidak menyelenggarakan Liga Nusantara (Linus), salah satunya karena tidak adanya kepastian mengenai jalur promosi ke kompetisi yang lebih tinggi.
Sementara itu, 18 AFP yang tetap menggelar kompetisi harus menghadapi babak nasional tanpa subsidi transportasi maupun dukungan kebutuhan lainnya.
"Untuk apa mengikuti Linus jika tidak ada jalur promosi yang jelas? Tujuannya menjadi tidak ada," ujar Budi.
Keluhan serupa disampaikan Asisten Manajer BTS Andika Amorinno. Dia mengatakan desakan perubahan merupakan keresahan yang telah berulang kali disampaikan klub selama tiga tahun kepengurusan berjalan.
Menurut Andika, salah satu masalah yang paling menyulitkan klub adalah kepastian jadwal pertandingan. Jadwal kompetisi kerap baru diterbitkan dua minggu hingga satu bulan sebelum kompetisi dimulai.
Situasi tersebut membuat klub kesulitan menyusun persiapan tim, mulai dari program latihan hingga kebutuhan operasional.
Andika juga menyoroti minimnya dukungan federasi dalam urusan administrasi dan koordinasi. Dia mencontohkan persiapan keberangkatan BTS ke Brasil yang harus diurus sendiri oleh pihak klub.
"Kami membutuhkan dukungan bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam berbagai aspek dari federasi. Sebab, seluruh kebutuhan administrasi dan persiapan keberangkatan selama ini kami urus sendiri," kata Andika.
Dia berharap ketua umum FFI ke depan mampu lebih dekat dengan klub dan mengakomodasi aspirasi para pemilik tim. Menurut dia, klub memiliki kontribusi besar dalam pembinaan pemain yang kemudian memperkuat tim nasional.
Andika juga meminta federasi lebih aktif mencari sponsor dan memperjuangkan hak siar agar beban pembiayaan kompetisi tidak terus bertumpu pada dana pribadi pemilik klub.
Dia mengaku federasi sebelumnya telah berjanji menampung aspirasi klub dan melakukan perubahan pada tahun berikutnya. Namun, Andika menilai janji tersebut belum diwujudkan.
"Sampai sekarang, menurut saya, itu masih sebatas lip service atau sekadar janji," ujarnya.
Transparansi Keuangan Dipertanyakan
Selain komunikasi dan kompetisi, transparansi keuangan menjadi persoalan lain yang disoroti Budi.
Dia membeberkan anggaran APBN untuk tim nasional futsal yang disebut mencapai Rp7 miliar pada 2024, Rp19 miliar pada 2025, dan Rp22 miliar pada 2026.
Selain dana pemerintah, terdapat pula dukungan sponsor melalui PSSI. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari PSSI, Budi mengklaim total dukungan pemerintah dan PSSI untuk futsal Indonesia telah melampaui Rp60 miliar.
Namun, dia mengakui angka tersebut bukan berasal dari laporan keuangan internal FFI. Budi justru mengaku kesulitan mendapatkan akses terhadap laporan keuangan organisasi, termasuk rincian pemasukan dan pengeluaran.
"Laporan keuangan tertutup dan saya tidak bisa mengaksesnya. Bahkan, untuk urusan gaji karyawan saja, saya tidak mengetahui berapa besarannya maupun jumlah keseluruhannya," kata Budi.
Dia juga menyinggung utang sebesar Rp4,5 miliar kepada Indonesia Arena. Menurut Budi, pengelolaan keuangan organisasi perlu dipertanggungjawabkan secara transparan, terlebih FFI menerima dukungan dana dari APBN.
Budi menilai persoalan tata kelola organisasi tidak seharusnya langsung dikaitkan dengan prestasi tim nasional futsal. Dia berpendapat pendanaan timnas memiliki dukungan tersendiri dari APBN, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Karena itu, menurut dia, pembenahan organisasi dan keberlanjutan prestasi tim nasional merupakan dua hal yang dapat berjalan secara bersamaan.
Klub Minta Perubahan Nyata
Desakan KLB juga mendapat dukungan dari sejumlah klub lainnya yang hadir dalam konferensi pers.
Manajer Pangsuma FC Rahmat menyoroti pemetaan jadwal kompetisi musim lalu yang dinilai merugikan timnya. Pangsuma FC tidak mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah, meskipun antusiasme masyarakat terhadap futsal di Pontianak cukup tinggi.
Sementara itu, Asisten Pelatih sekaligus Manajer Blacksteel Afdal menilai federasi belum memberikan perhatian yang sepadan terhadap kontribusi klub dalam membangun futsal nasional.
Menurut dia, pemain-pemain yang memperkuat tim nasional merupakan hasil pembinaan klub yang juga mengeluarkan investasi besar.
"Pemain tim nasional itu lahir dari klub. Klub juga sudah berinvestasi besar untuk membesarkan futsal Indonesia. Kami berharap gerakan ini bisa membuka mata federasi dan membawa perubahan yang signifikan," ujar Afdal.
Manajer Halus FC Iksan berharap KLB menjadi momentum untuk melakukan pembenahan organisasi. Dia juga ingin persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar ada langkah nyata untuk memajukan futsal Indonesia.
Iksan bahkan mengungkapkan kekecewaan klub terhadap kondisi kompetisi dan organisasi. Dia tidak menutup kemungkinan Halus FC mengakhiri partisipasinya di liga apabila tidak ada perubahan.
"Statuta sudah jelas. Kami ingin ada tindakan nyata untuk kemajuan futsal. Kalau tidak ada perubahan, mungkin ini menjadi musim terakhir Halus FC mengikuti liga. Kami sudah kehilangan minat," katanya.
Keluhan mengenai profesionalisme penyelenggaraan kompetisi juga disampaikan Manajer Proton FC Kuningan Dani Iskandar. Dia berharap federasi dapat memperbaiki pengelolaan liga agar kompetisi berjalan lebih profesional dan memberikan kepastian kepada klub.
Kuda Laut Nusantara FC (KLN) turut mendorong terciptanya kompetisi yang sehat, transparan, dan memiliki prospek untuk berkembang menjadi industri futsal.
Adapun Manajer Cosmo JNE Caisar Silitonga menilai pengorbanan klub selama ini belum sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan dari kompetisi.
Dia berharap federasi lebih memperhatikan kontribusi dan kebutuhan klub agar ekosistem futsal nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.
Desakan KLB ini muncul tidak lama setelah FFI memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal melalui surat keputusan tertanggal 4 November 2026.
Ketua Umum FFI Michael Sianipar sebelumnya menyebut pemberhentian tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi dan upaya meningkatkan efektivitas kepemimpinan. FFI juga memastikan program pembinaan tim nasional, pengembangan kompetisi, dan penguatan ekosistem futsal tetap menjadi prioritas.
Kini, tuntutan dari klub-klub PFL dan sejumlah anggota lainnya menempatkan pembenahan tata kelola FFI sebagai pekerjaan penting. Mereka berharap perubahan tidak berhenti pada pergantian pengurus, tetapi benar-benar menghadirkan kompetisi yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada perkembangan futsal Indonesia.
