Calon Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Calon Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Ketum Baru Segera Diumumkan, Seberapa Penting Peran KONI Kini?

Olahraga koni
Rendy Renuki H • 02 Juli 2019 14:14
Jakarta: Ketua Umum baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat periode 2019--2023 segera diumumkan hari ini dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) Tahunan KONI di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 2 Juli 2019. Usai proses pendaftaran dan verifikasi Juni lalu, muncul nama Marciano Norman yang menjadi calon tunggal.
 
Letjen (Purn) TNI tersebut menjadi calon tunggal setelah Muddai Madang yang menjadi calon lainnya gugur di proses verifikasi. Muddai dinyatakan tak memenuhi persyaratan yang diberikan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).
 
Jika Marciano resmi terpilih, pertanyaan yang muncul saat ini adalah seberapa penting peran KONI. Mengingat, lembaga itu belakangan bukan mendongkel prestasi olahraga Indonesia, malah menjadi sumber masalah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KONI terseret ke pusaran kasus korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada awal 2019 ini. Alhasil, pegawai KONI yang saat ini masih dipimpin Tono Suratman sebagai Ketua Umum terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berurusan dengan hukum.
 
Tak tanggung-tanggung, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy ditetapkan KPK sebagai tersangka. Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora.
 
Fungsi dan tugas KONI pun belakangan semakin dipertanyakan. Apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak menyebutkan nama KONI, melainkan KON.
 
Sejumlah cabang olahraga (cabor) yang sudah bergerak mandiri langsung berurusan dengan Kemenpora pun semakin menyampingkan peran KONI. Namun, pengamat olahraga Tommy Apriantono menilai peran KONI saat ini masih dibutuhkan.
 
Kehadiran KONI menurutnya masih dibutuhkan untuk merangkul cabor yang tidak masuk Olimpiade. Ia juga berharap kepengurusan baru KONI nantinya agar jangan hanya menjadi sumber masalah seperti yang terjadi saat ini, di mana selain korupsi, penunggakan gaji juga menjadi masalah lain yang belum terselesaikan.
 
"Sebetulnya ujung tombak pembinaan olahraga itu yang pertama adalah cabang olahraga itu sendiri. Untuk elite atlet, kita punya dulu SATLAK Prima, karena semua negara maju kalau sudah elite atlet itu diurusi oleh badan khusus tersendiri, bukan KONI bukan KOI (Komite Olimpiade Indonesia)," kata Ketua Studi Program Magister Keolahragaan Institut Teknologi Bandung kepada Medcom.id, Senin 1 Juli.
 
"Kalau di Jepang ada JIS, Australia punya AIS (Australia Institute Sport Science). Saya melihat di Jepang ada dua, ada JOC (Japan Olimpic Committe) dan ada JASA (Japan Athletic Sport Association). Kalau JASA itu kayak KONI, mengurusi olahraga semua cabang olahraga yang tidak tampil di Olimpiade. Sedangkan KOI itu betul-betul cabor Olimpiade,
itu kenapa masih penting (peran KONI)," sambungnya.
 
Sedangkan untuk calon Ketum KONI, Tommy menitik-beratkan sosok yang mengerti seluk-beluk olahraga, sehingga bisa membantu cabor yang sedang bermasalah. Ketua umum menurutnya juga harus memiliki kemampuan manajerial dan bisa mencarikan dana untuk menjalankan roda organisasi.
 
"Ketua itu pentingnya untuk apa? Untuk membantu mem-backup cabang olahraga, itu masih penting. Ketua KONI harus punya kemampuan manajerial. Itu kan harusnya malu ketika Sekjennya kena korupsi, mana ada statement dari Ketua KONI? Bahwa saya bertanggung jawab, itu kan tidak ada."
 
"Sekjen sama bendahara pasti menjalankan itu (korupsi) karena apa? Tidak punya dana lagi, sampai karyawannya berbulan-bulan enggak digaji. Ketua KONI yang penting harus mampu cari dana. Sekarang bagaimana agar tidak tergantung dari dana pemerintah. Dana pemerintah hanya penunjang, bukan utama," pungkas Tommy.
 
Sementara, pada kesempatan terpisah, Menpora Imam Nahrawi berharap kepengurusan KONI yang baru nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah. Ia tidak ingin mengulangi kejadian lalu, di mana KONI dianggap kerap jalan sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam menjalankan program.
 
"Yang pasti harus bisa dan mau bekerja sama dengan pemerintah, tidak boleh jalan sendiri. Karena bicara pembinaan, pengembangan, sampai ke prestasi itu betul-betul menggunakan kas negara. Setelah itu, bagaimana sinergi bisa dibangun dengan baik, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," ujar Menpora kepada Medcom.id.
 
"Apalagi jelas di UU posisi KONI seperti apa. Makanya kami terus terang dalam hal ini, ke depan KONI tak cukup hanya penguatan kelembagaan, tapi fungsi-fungsi pembinaan pengawasan pengemabangan olahraga harus maksimal, sehingga cabor-cabor bisa menghasilkan prestasi gemilang," pungkasnya.
 

 

(PAT)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif