Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Alfitra Salamm mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya belum bisa menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemegang hak komersial MotoGP, Dorna Sports lantaran Keppres belum turun. Pihak Dorna sendiri dijadwalkan bertemu dengan Kemenpora pada Rabu 21 Oktober 2015 petang.
Lebih jauh, Alfitra menyatakan, Keppres diperlukan karena pendanaan balapan motor paling bergengsi yang pernah hadir di Indonesia pada 1996 dan 1997, harus berada di luar skema penganggaran kementerian/lembaga terkait. Setidaknya ada tiga kementerian yang akan menangani penyelenggaraan MotoGP. Disamping kemenpora, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian pariwisata menjadi penanggung jawab penyelenggaraan MotoGP 2017.
“Tanpa adanya Keppres itu akan sulit. Beberapa waktu lalu saat rapat di Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), walaupun ada Kementerian PU dan Pariwisata, tapi leading sectornya adalah Kemenpora. Kementerian yang dilibatkan ini juga sudah menyatakan siap membantu, tapi itu tadi perlu adanya Keppres,” kata Alfitra kepada pers di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Meski harus menunggu Keppres, Alfitra memastikan, pemerintah Indonesia mendukung diselenggarakannya penyelenggaraan MotoGP 2017 yang rencananya akan digelar di Sirkuit Sentul. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan estimasi dana stimulus sebesar Rp5 Miliar dari kebutuhan pendanaan sebesar Rp 200 Miliar.
Penerbitan Keppres, lanjut Alfitra juga masih menunggu keputusan Dorna mengenai penunjukan Indonesia sebagai negara yang akan menjadi salah satu seri balapan MotoGP tahun 2017 mendatang. Hingga saat ini Dorna belum memutuskan peserta seri balapan pada 2017 mendatang. Selain Indonesia, sejumlah negara juga berminat untuk menggelar MotoGP, diantaranya ialah Finlandia.
"Karena itu, proses renovasi Sentul pun belum bisa dimulai karena uangnya belum ada, tapi kami sudah jelaskan hal ini kepada pak Tinton (Soeprapto, pemilik Sentul). Yang pasti kalau ditunjuk untuk menjadi tuan rumah MotoGP, kami akan sangat terhormat sekali dan akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya," ujar Alfitra.
Kemenpora, kemen PU dan Kementerian Pariwisata akan segera menggelar rapat untuk menyelesaikan draf Keppres sambil menunggu penunjukan resmi dari Dorna. "Semua negara pasti berebut untuk menjadi tuan rumah MotoGP, karena itu kami persiapkan sejak awal draf Keppres sebagai payung hukum ini," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
