Setelah cukup lama kosong seusai ditinggalkan Setya Novanto yang menjadi pesakitan KPK, kursi Ketua DPR akhirnya terisi. Kini, di tangan Bambang Soesatyo, citra DPR diharapkan membaik setelah sekian lama dipandang sinis oleh publik. Bamsoet, demikian Bambang Soesatyo biasa disapa, menjadi pilihan Partai Golkar sebagai pengganti Novanto di tengah beberapa pilihan.
Ia dinilai sebagai yang terbaik dari sejumlah kandidat untuk mengemban jabatan tertinggi di lembaga tinggi negara itu. Berbeda dengan ketika Aziz Syamsuddin ditunjuk Novanto untuk menggantikan dirinya, penunjukan dan pelantikan Bamsoet sebagai Ketua DPR yang baru berlangsung mulus. ]
Tiada penolakan, baik di internal Golkar maupun di DPR. Semuanya menganggap Bamsoet yang menjadi ketua ketiga DPR periode saat ini layak memimpin dewan. Dia matang sebagai anggota dewan, kawakan pula sebagai organisatoris di berbagai organisasi.
Memang, Bamsoet tak steril dari sorotan negatif.
Oleh sebagian kalangan, dia dinilai bukan sosok yang bersih sebagai syarat utama untuk membersihkan DPR. Namun, tak berlebihan jika kita berharap bahwa di bawah kepemimpinan Bamsoet, wajah dan citra DPR akan berseri. Mustahil ditampik, sudah teramat lama DPR berkubang di lumpur keburukan.
Dari sisi kinerja, mereka dianggap asal-asalan dalam menunaikan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk legislasi, DPR minim memproduksi undang-undang. Kualitas undang-undang yang diproduksi pun menjadi persoalan sehingga kerap dipecundangi tatkala diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
DPR juga tak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pun dengan fungsi anggaran, DPR sering disorot tajam karena kerap menyelewengkan kewenangan itu. Kewenangan anggaran membuat mereka lupa diri sehingga tak sedikit anggota dewan yang akhirnya harus hidup di bui karena berubah posisi dari wakil rakyat menjadi perampok uang rakyat.
Hasil survei sejumlah lembaga survei pun menguatkan betapa buruknya wajah DPR. Dari waktu ke waktu, DPR menempati posisi atas institusi paling korup di negeri ini. Dari sisi kredibilitas, DPR konsisten berkutat di posisi bawah lembaga yang paling dipercaya rakyat. Belum lagi soal tingkat kehadiran sidang yang masih saja parah.
Di mata masyarakat, DPR ada tapi tiada. Mereka ada sebagai lembaga negara, tapi tiada guna bagi perbaikan hidup berbangsa dan bernegara. Citra DPR makin hancur-hancuran ketika mereka lama membiarkan diri dipimpin Novanto yang tersangkut kasus korupsi KTP elektronik.
Dalam situasi itulah Bamsoet dilantik sebagai ketua dewan. Tentu, tidak gampang baginya untuk memoles wajah DPR yang kadung buruk rupa. Boleh-boleh saja Bamsoet menyegerakan penyelesaian dua hal, yaitu kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket KPK dan revisi UU MD3.
Penyelesaian dua masalah itu setidaknya bisa membuat teduh DPR di tahun politik yang panas. Namun, jauh lebih penting, Bamsoet wajib sepenuh hati berupaya agar DPR kembali ke jati diri sebagai dewan perwakilan rakyat yang sesungguhnya. Bamsoet tak boleh buang-buang waktu karena masa bakti DPR periode 2014-2019 tak sampai dua tahun tersisa.
Dia mesti bergerak cepat merajut koordinasi dengan seluruh fraksi untuk kemudian berkolaborasi memperbaiki diri. Dia harus menjadi dirigen andal agar orkestra dewan membuahkan harmoni dan tak lagi melantunkan nada-nada sumbang.
Alangkah sialnya rakyat Indonesia jika Bamsoet tak juga berdaya untuk memperbaiki citra DPR. Malang nian nasib bangsa ini jika dia sama saja seperti ketua-ketua sebelumnya yang begitu gagah di pucuk pimpinan, tetapi terus membiarkan DPR remuk redam.
