Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.

Hakim MK: Pilkada 2024 Merugikan Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020

Nasional mahkamah konstitusi pilkada pilkada serentak Kepala Daerah
Indriyani Astuti • 10 Januari 2022 16:21
Jakarta: Sebanyak tiga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Arief Hidayat, menilai kepala daerah terpilih hasil pemilihan 2020 yang paling dirugikan atas berlakunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sebab, masa jabatan mereka harus terpotong dari lima menjadi empat tahun.
 
Hal itu disampaikan para hakim ketika memberikan masukan perihal kedudukan hukum para pemohon atas pengujian materiel Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Mereka yang seharusnya kehilangan masa jabatan, tidak full (penuh) adalah (kepala daerah) yang dilantik pada 2020," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo pada sidang pemeriksaan perkara di Gedung MK, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022.
 
Permohonan pengujian UU Pilkada diajukan Bartolomeus Mirip sebagai pemohon I. Bartolomeus pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Intan Jaya, Papua, pada 2017 dan kembali ingin mencalonkan diri pada pilkada 2022. Namun, terhalang aturan Pasal 201 ayat 7 dan ayat 8 UU Pilkada yang mengatur pilkada serentak secara nasional digelar November 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, pemohon II adalah Makbul Mubarak. Makbul merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2020.
 
Baca: 6 Model Pemilu Serentak 2024 Usulan MK
 
Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Manahan Sitompul meminta pemohon lebih mengelaborasi kerugian konstitusional atas berlakunya pasal-pasal yang diujikan untuk memperkuat kedudukan hukum. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ketentuan dalam pemilu dan pilkada merupakan kewenangan pembuat undang-undang atau open legal policy.
 
Arief menjelaskan Mahkamah pada putusannya berpendapat pemilu dan pilkada adalah dua rezim berbeda. Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, terang Arief, menyebutkan rezim pemilu secara normatif ditentukan lima tahun sekali. Tetapi, rezim pilkada sebagaimana ayat 18 ayat 4 UUD 1945, hanya menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis.
 
"Yang menentukan lima tahun adalah undang-undang," ucapnya.
 
Para pemohon melalui kuasa hukumnya, Ahmad Irawan, berpendapat pemohon I merasa dirugikan karena harus menunggu selama tujuh tahun sejak 2017 untuk bisa kembali mencalonkan diri karena pilkada dimundurkan menjadi 2024. Para pemohon juga menganggap pilkada bukan jenis pemilu yang secara konstitusional harus diserentakan.
 
Dia meminta Mahkamah menjatuhkan putusan Pasal 201 ayat 7 dan ayat 8 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon juga memohon majelis menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama lima tahun, sehingga harus menjabat sampai 2025 atau lima tahun setelah dilantik.
 
Lalu, menyatakan frasa secara nasional dan frasa November 2024 pada Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai serentak pemilu lokal dan dilaksanakan pada akhir masa jabatan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif