(Ilustrasi) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) keripik tengah memproduksi barang. Medcom.id/Farhan Dwitama
(Ilustrasi) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) keripik tengah memproduksi barang. Medcom.id/Farhan Dwitama

Legislator: UU Cipta Kerja Berpihak kepada UMKM

Nasional UMKM Omnibus Law UU Cipta Kerja
Antara • 16 Oktober 2020 09:21
Jakarta: Anggota Badan Legislasi DPR Heri Gunawan strategi penciptaan lapangan kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memprioritaskan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi sektor utama yang menjadi fokus UU Cipta Kerja bersama koperasi.
 
"Konsideran menimbang UU Ciptaker ialah pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi," kata Heri dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Fokus memang ditujukan ke UMKM, lalu disusul peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional. Termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


UMKM menjadi prioritas karena kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,3 persen. Selain itu, kontribusi besar terhadap perekonomian itu belum diiringi perhatian yang maksimal terhadap pengembangan UMKM.
 
Ia berpendapat sejumlah masalah klasik masih menjadi persoalan yang membelit UMKM. Contohnya, permodalan, perizinan, pemasaran, basis data, dan akses terhadap proyek-proyek pemerintah.
 
Baca: Mahfud MD Tampung Aspirasi Buruh Soal UU Cipta Kerja
 
UU Cipta Kerja didesain untuk mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini membelit UMKM. Beberapa bab khusus menjabarkan kemudahan untuk UMKM.
 
Heri mencontohkan, Bab V menjabarkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diberikan terhadap UMKM dan koperasi. Norma khusus untuk UMKM membentang dari Pasal 87 hingga Pasal 104.
 
"Jadi, di dalam Bab V ada 17 pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah kemudahan lainnya juga terdapat pada pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas, Ketenagakerjaan, dan lain-lain," beber Heri.
 
Ia juga menjabarkan UU Cipta Kerja memperluas kriteria di regulasi lama. Beragam kriteria untuk UMKM dan kemudahan perizinan termaktub di sejumlah klaster lain dalam beleid itu.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif