Ketua DPR Minta Sistem Pemilihan Langsung Dievaluasi
Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah). MI/M Irfan.
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi. Karena, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah karena dugaan kasus suap.

"Yang harus dievaluasi adalah sistem demokrasi kita, kami sebenarnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang saat ini masih berlangsung," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. 

Dia menilai pilkada langsung adalah akar masalah kenapa para kepala daerah  melakukan praktik koruptif. Hal ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena biaya politik yang sangat tinggi.


Dari hasil kajian kesimpulan tim ahli dan kajian internal DPR, biaya politik tinggi yang ditimbulkan pemilihan langsung menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah tidak pernah selesai.

"Berdasarkan 'kacamata' pribadi saya dan kajian kami di DPR, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi," ujarnya.

Dia menyarankan adanya sistem berdemokrasi secara elegan dan tidak pragmatis. Seperti dengan pemilihan kepala daerah di DPRD provinsi dan kabupaten atau kota.

Menurut dia dengan pemilihan di DPRD, penegak hukum lebih mudah mengawasi 50-60 anggota DPRD yang memilih kepala daerah.

"Dan tidak memerlukan politik uang yang begitu tinggi dan rentan yang potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," katanya.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terkena OTT oleh KPK. Selain Sunjaya, KPK juga membawa sejumlah pejabat Kabupaten Cirebon lainnya. Sunjaya terindikasi melakukan jual beli jabatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id