emerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
emerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

PSBB Tak Perlu Pengamanan Berlebihan

Nasional Virus Korona virus corona
Candra Yuri Nuralam • 03 April 2020 23:53
Jakarta: Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat wabah virus korona (covid-19) dinilai tak perlu sampai dengan pengamanan berlebihan. Salah satunya, penerapan jam malam.
 
"Tidak perlu ada jam malam sepanjang upaya mengimbau dilarang berkumpul dilakukan dengan baik," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari kepada Medcom.id, Jumat, 3 April 2020.
 
Aturan yang terlalu ketat justru akan memperkeruh suasana. Masyarakat malah bisa kesulitan mencari bahan kebutuhan daruratnya jika PSBB dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penguatan imbauan kepada masyarakat yang sudah dilakukan Polri dinilai Feri sudah tepat. Ke depan, kata dia, Polri hanya perlu menggencarkan aksi persuasif agar masyarakat mengetahui bahaya berkumpul di tengah wabah.
 
Namun, daerah yang akan menerapkan PSBB harus tegas dan menjamin kehidupan warganya. Bisa lewat memenuhi kebutuhan masyarakat atau menutup seluruh tempat hiburan.
 
"PSBB itu merupakan tindakan terkait dengan status Darurat Kesehatan Masyarakat," tutur Fahri.
 
Baca: Pemerintah Diminta Cermat Terapkan PSBB
 
Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat menanggulangi penyebaran virus korona. Seiring dengan penetapan itu Jokowi menerapkan PSBB.
 
Hal ini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PPSB yang dimaksud yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk mencegah penyebaran virus.
 
"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang," demikian isi Pasal 2 ayat 1 aturan itu dilansir dari setneg.go.id, Rabu, 1 April 2020.
 
Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif