Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah). MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah). MI/Rommy Pujianto

DPR-Buruh Bentuk Tim Khusus Kaji RUU Ciptaker

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 11 Agustus 2020 18:48
Jakarta: DPR bersama serikat buruh bakal membentuk tim khusus. Tim ini akan fokus membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).
 
"Kami sepakat membentuk tim kerja untuk membahas bersama-sama klaster ketenagakerjaan, kita mencari titik temu untuk kemajuan bersama," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai menerima audiensi serikat buruh di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
Serikat buruh yang menghadiri pertemuan tersebut yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan serikat buruh lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden KSPI Said Iqbal menyambut baik pembentukan tim khusus tersebut. Dia berharap tim khusus yang akan bekerja per 18 Agustus 2020 itu dapat mencari jalan tengah dari polemik klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker.
 
"DPR memberi ruang dan membuka kembali harapan kaum buruh agar RUU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan para buruh aspirasinya didengar oleh DPR," kata Said.
 
Dia menyampaikan kelompok buruh sangat berharap besar kepada DPR. Sebab, DPR menjadi harapan terakhir agar aspirasi buruh terkait pembahasan RUU Ciptaker didengar pembuat kebijakan.
 
"RUU Ciptaker tersebut khususnya klaster ketenagakerjaan tidak merugikan kaum buruh," ungkap dia.
 
Baca: RUU Ciptaker Dinilai Dapat Permudah Investasi Asing
 
Said menyampaikan para buruh tetap meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Dia tak masalah bila hal itu tak memungkinkan. Asalkan, aturan tersebut tidak mengurangi hak buruh, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
"Tidak direduksi, tidak di-downgrade, tidak dikurangi. Tapi hal-hal yang belum diatur di UU Nomor 13 Tahun 2003, kita diskusikan seperti digital ekonomi, pekerja paruh waktu, dan lain-lainnya," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif