NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo yang sedang menggendong Jan Ethes saat menjenguk cucu ketiganya di RS PKU Muhammadiyah Solo. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan
Presiden Joko Widodo yang sedang menggendong Jan Ethes saat menjenguk cucu ketiganya di RS PKU Muhammadiyah Solo. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

Kerabat Jokowi dan Keramat Politik Dinasti

Nasional pilkada serentak
Surya Perkasa • 22 Desember 2019 10:03
Jakarta: Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berencana ikut ambil bagian pada kontestasi politik Pilkada Surakarta 2020. Berdiri di atas bahu sang ayah, begitu sekelompok pakar dan politikus menuding Gibran.
 
Isu politik dinasti pun langsung merebak. Namun, toh Gibran tak resah dengan tudingan tersebut.
 
"Ini kan untuk kontestasi, saya bisa menang bisa kalah, bisa dipilih bisa tidak," katanya di Solo, Selasa, 17 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, juga ikut
berencana maju di Pemilu Kota Medan 2020. Dia mengembalikan berkas formulir pendaftaran pencalonan sebagai bakal calon Wali Kota Medan di DPD Partai Golkar Medan, Sumatera Utara, Jumat, 13 Desember 2019.
 
Jokowi sendiri ogah mencampuri niat kedua keluarganya itu terjun di Pilkada 2020. Pilkada, terang Jokowi, merupakan kompetisi.
 
Dia tak bisa menahan anak atau menantunya karena hak tiap warga sudah diatur perundang-undangan. Semua kembali ke petarung di pilkada dan warga yang memilih. Dia pun membantah tengah membangun dinasti politik.
 
"Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih bagaimana. Ini kompetisi bukan penujukan, beda. Tolong dibedakan," tegas dia.
 
Hitam putih politik dinasti
 
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Khairul Fahmi dalam tulisannya yang bertajuk 'Politik Dinasti dan Kuasa Modal' menyebut politik dinasti merupakan stigma dan realitas keluarga politisi mencoba membangun kapasitas politiknya. Banyak yang membawa sanak famili untuk terjun ke dunia politik. (Lebih lengkap tulisan bisa dibaca di sini)
 
"Tidak jarang, demi memastikan kemenangan anggota keluarga, penyalahgunaan wewenang, suap, dan praktik korupsi lainnya dilakukan," tulis pakar hukum tata negara ini.
 
Namun, 'keterlibatan keluarga' ini tak bisa dilihat dengan kacamata kuda. Dia menyebut tidak ada yang salah jika satu keluarga tertentu sama-sama memilih terjun ke politik sebagai pilihan hidup. Bahkan, tidak salah apabila seorang anak membantu pemenangan ayahnya atau sebaliknya.
 
"Yang keliru, menggunakan kekuasaan untuk memperoleh uang secara ilegal atau mengerahkan birokrasi untuk pemenangan dirinya atau anggota keluarga," kata dia.
 
Di atas semua itu, tulis dia, yang jauh lebih salah ialah memersonalisasi sistem dan infrastruktur politik menjadi hak milik anggota keluarganya saja. Politik dinasti kebablasan ini diterapkan Ratu Atut Chosiyah.
 
Gaya politik dinasti Atut pun sudah menjadi dinasti politik yang menggurita, sebelum akhirnya berujung di balik bui karena korupsi dan suap Pilkada Lebak. Politik dinasti kemudian diidentikan dengan sikap merusak, koruptif, dan berbahaya.
 
Negara pernah berusaha menjegal politik dinasti dengan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan dengan petahana tidak diperbolehkan maju menjadi pemimpin daerah.
 
Namun, aturan itu dianulir Mahkamah konstitusi pada 9 Juli 2019.
 
"Memang benar tidak semua perbedaan berarti diskriminatif, namun dalam kasus a quo tampak nyata perbedaan dibuat semata-mata untuk membatasi kelompok orang tertentu, yakni anggota keluarga petahana untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih atau mencalonkan diri," kata Hakim Patrialis Akbar saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi.
 

 
Walau sudah dijamin haknya, tapi majunya Gibran dan Bobby ini membuat riak-riak di kancah politik nasional. Halal atau haramkah politik dinasti ini? Benarkah Jokowi berusaha membangun dinasti baru?
 
Crosscheck Medcom.id akan menghadirkan diskusi dengan tema Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?
 
Head of News Medcom.id, Indra Maulana, akan memandu dialog bersama tiga pembicara, yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Politikus PDI Perjungan Maruarar Sirait, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Dialog berlangsung di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, pukul 10.00 WIB, Minggu, 22 Desember 2019.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif