Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah). Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah). Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin

PDIP Merasa Jadi Korban Framing Kasus Suap PAW

Nasional pdip OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 12 Januari 2020 17:37
Jakarta: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merasa partainya menjadi korban framing media dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Istilah framing biasa dikenal dengan kemasan informasi tentang suatu peristiwa yang menggiring persepsi publik.
 
"Dalam konteks seperti ini justru kalau kita lihat dari berbagai framing yang dilakukan, PDI Perjuangan menjadi sebuah korban dari framing itu," kata Hasto di sela Rakernas 2020, Kompleks JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.
 
Hasto menyebut kasus ini sepele namun dibesar-besarkan. Ia juga mengatakan publik seharusnya lebih fokus terhadap oknum yang mencoba 'menjual' legalitas PAW.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka pihak yang melakukan komersialisasi, menggunakan penyalahgunaan kekuasaan itu, ya seharusnya menjadi fokus mengapa itu terjadi," kata dia
 
Hasto menuturkan PAW merupakan kedaulatan partai yang diatur Undang-Undang (UU). Bagi Hasto, tidak ada yang bisa menafikan adanya ketentuan tersebut.
 
"Tidak ada satu pihak manapun baik partai politik, KPU yang bisa menegosiasikan hukum positif itu, baik partai politik, KPU," ujar Hasto.
 
Menurut Hasto, PDIP tak ada kaitan dengan kasus suap komisioner KPU. Hasto menganggap kasus ini menjadi bias karena ada pihak tertentu yang menyeret-nyeret PDIP. Sayangnya, Hasto tak menyebut pihak dimaksud.
 
"Ketika ada pihak-pihak yang kemudian sepertinya mendapatkan sebuah setting agenda termasuk adanya media tertentu, ya kami mengharapkan agar etika jurnalistik ini benar-benar dapat dijunjung tinggi, dipertanggungjawabkan," kata Hasto.
 
KPK menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu Setiawan diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
 
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan PAW Harun Masiku diteken Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
 
"Sebetulnya kalau surat menyurat administratif bisa pokoknya pimpinan partai. Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harum Masiku) memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen," kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif