Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Hak Veto Disebut Upaya Memaksimalkan Fungsi Menko

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Arga sumantri • 29 Oktober 2019 12:51
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyoroti hak veto yang dimiliki menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju. Arsul menilai itu jadi upaya Presiden Joko Widodo memaksimalkan fungsi menko.
 
"Saya melihat itu sebagai cara atau ikhtiarnya Pak Jokowi agar fungsi kementerian koordinator ini lebih bisa maksimal," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Arsul mengakui konsep itu baru dalam pemerintahan. Dia menduga kebijakan ini hasil evaluasi pemerintahan sebelumnya lantaran belum ada keselarasan antar lembaga dan kementerian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait dengan kebijakannya masing-masing yang tumpang tindih atau berlawanan. Nah ke depan tidak boleh lagi," ujar Wakil Ketua MPR itu.
 
Arsul membaca hak veto diberikan agar kebijakan menteri tidak saling bertabrakan atau berseberangan. Segala kebijakan dari kementerian harus dibicarakan lebih dulu dengan menko.
 
"Maka di situ lah kemudian menteri koordinator itu memberikan kata akhir (keputusan)," ungkapnya.
 
Menko memiliki hak veto atas kebijakan menteri di bawah koordinasi mereka. Hak veto itu diberikan Jokowi agar menteri tak memiliki visi dan misi pribadi.
 
Lewat kebijakan ini, menko bisa menolak kebijakan para menteri. Menko juga bisa berkoordinasi dengan Presiden jika ragu menolak kebijakan yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif