Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: Medcom.id/Cindy
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: Medcom.id/Cindy

PDIP: Jabatan Wakil Menteri Bukan Bagi Kekuasaan

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Cindy • 24 Oktober 2019 12:58
Jakarta: Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif menambah jabatan wakil menteri. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan jabatan itu juga bentuk menjalankan amanat rakyat.
 
"Bukan bagi-bagi kekuasaan," ucap Hasto di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Hasto mengatakan masyarakat perlu memberikan kepercayaan pada kebijakan yang dibuat Presiden. Kebijakan semata-mata demi kemajuan bangsa Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Kepercayaan untuk) menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dibantu seluruh jajaran menteri periode kedua Pak Jokowi," ujar Hasto.
 
Jokowi resmi mengumumkan susunan kabinet berisi 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri. Sejumlah pos kementerian memerlukan posisi wakil menteri.
 
Beberapa kementerian yang membutuhkan wakil menteri, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif